Declaration “West Papuan Land: AN EMERGENZY ZONE!”
Thousands of West Papuans have been staging regular demonstrations in West Papua since the beginning of 2008. The demonstrations have caused arrests, intimidations, imprisonments of pro-democracy activists in West Papua.
Various human rights organizations in Jakarta have been receiving reports from human rights activists in West Papua since the end of October this year. The reports stated that a number of West Papuan students and youth activists has been arrested and jailed. There was a real indication that the Indonesian military and police purposively limited the room of democracy in order to limit the West Papuan people’s freedom of expression. The military and the police also have overacted above limit and their actions have caused serious human right abuses.
The killing of Otinus Tabuni [9th August 2008] was the worst case where a peaceful people’s demonstration was responded with Indonesian state police violent gun shootings.
The arrest of 16 West Papuan students and youth activists on the 20th of October 2008, although they were released later, showed that there was not any room for democracy in West Papua.
Repression, intimidation and terror happened continuously, especially after the official launch of International Parliamentarians for West Papua [IPWP] in London, England.
West Papuans living in Java and Bali who had demonstrations on the 15th to 17th of October 2008 were intimidated, repressed and extremely terrorized in their residence in various towns in Java and Bali. The intimidation, repression and terrors continued until 30th of November and 1st of December when the Committee for West Papuan People’s National Action for Java and Bali region held their demonstration.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Jusuf Kalla (JK) have again shown the New Order (President Suharto’s style) way to secure their political position and sacrificed the West Papuans. The people of West Papua have long been asking for a review of the 1969 Act of Free Choice which was violated and caused West Papua to be integrated with Indonesia. The Act of Free Choice in West Papua was not conducted in accordance with the New York Agreement.
The historical facts had caused different kinds of serious human rights abuses since Indonesian military operations began in West Papua from 1965 until 1998. During the time West Papua was controlled under military operation zone mechanism. However, after reformation in 1998 the strengthening of democracy in Indonesia was not perfectly implemented and therefore Indonesia returned to a fascist state pattern just like what had happened during the New Order Era (President Suharto’s period).
The Papua police’s arrest of Buchtar Tabuni on the 1st of December 2008 showed that violent patterns were still used in solving vertical conflicts between the people of West Papua versus the government of the Republic of Indonesia.
The Indonesian Legal Aid and Human Rights Association West Papua Desk and Front PEPERA West Papua realized that this situation HAS THREATENED THE WEST PAPUAN PEOPLE’S RIGHTS TO LIVE and therefore feel that it is crucial to have a humanity declaration where unlimited solidarity is sought for saving the West Papuan People’s rights to live.
Therefore, The Indonesian Legal Aid and Human Rights Association West Papua Desk and Front PEPERA West Papua declare that beginning from today, 6th of December 2008, West Papuan Land is in the emergency situation. We declare that West Papua Land is an EMERGENCY ZONE and demand the followings:
1. Put pressure and demand Susilo Bambang Yudhoyono and Jusuf Kalla’s government to withdraw all non-organic troops and Indonesian State Police from all over West Papuan land.
2. Put pressure and demand Susilo Bambang Yudhoyono and Jusuf Kalla’s government to eliminate extra military territorial bodies [Kodam (provincial level), Korem (regency level), Kodim (district level), Koramil(sub-distric level) and Babinsa (village level)] that spread out all over West Papuan Land.
3. Put pressure and demand Susilo Bambang Yudhoyono and Jusuf Kalla’s government to facilitate a review of the ‘History of West Papua’ that has been a central controversy between West Papuan People and the government of the Republic of Indonesia.
4. Put pressure and demand Susilo Bambang Yudhoyono and Jusuf Kalla’s government to review the implementation of the 1969 Act of Free Choice which was illegal and had violated human rights.
5. Put pressure and demand Susilo Bambang Yudhoyono and Jusuf Kalla’s government to seek alternative solution other than Papua Special Autonomy in order to solve West Papuan People’s problem in a comprehensive, humanity, democratic and dignified way.
6. Urge unlimited solidarity of the people of Indonesia to fight together with the people of West Papua to gain the West Papuan people’s rights that have been violated intentionally by the regime.
The West Papua Land in Emergency Zone Declaration is issued in Jakarta, 6th December 2008
Hans Gebze
PBHI West Papua Desk
Wens Edowai
KANRPB Spokesperson
Viktor Kogoya
KANRPB Spokesperson
Tuesday, 9 December 2008
A Joint Press Conference: The Indonesian Legal Aid and Human Rights Association (PBHI) Papua Desk and Front PEPERA West Papua
KANRPB Tuntut Kemerdekaan Papua Barat
KANRPB Tuntut Kemerdekaan Papua Barat
DHONI SETIAWAN
Ratusan mahasiswa Papua se-Jawa Bali yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat (KANRPB) dengan menggunakan berbagai atribut adat melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (1/12). Dalam aksinya mereka menuntut Pemerintah Pusat untuk membuka ruang dialog dan melaksanakan Referendum bagi kebebasan rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri.
Senin, 1 Desember 2008 | 17:45 WIB
JAKARTA, SENIN - Sebanyak 300 orang yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat atau KANRPB melakukan aksi di Bundaran HI, Jakarta, Senin (1/12). Mereka menuntut kemerdekaan Papua Barat. Sebelumnya mereka juga melakukan aksi serupa di Istana Negara.
"Hari ini kita menyatakan sikap bahwa Papua merdeka merupakan keniscayaan sejarah yang tidak bisa diganggu oleh kekuatan yang dapat menindas," kata Juru Bicara KANRPB, Wenslaus Edowai.
Edowai menjelaskan, otonomi yang selama ini diberikan pemerintah pusat ternyata hanya dinikmati kaum borjuis dengan tidak melibatkan masyarakat akar rumput Papua. Kasus HIV juag semakin meningkat tanpa perhatian pemerintah untuk menangani secara khusus.
Bahkan pemda di Papua, lanjut Edowai, dianggap perpanjangan pemerintah pusat untuk memperlebar kekuasannya. Maka dari itu dalam aksi ini massa menyampaikan deklarasi yang terdiri dari empat butir, yakni pertama, tidak mengakui keberadaan pemerintahan Indonesia di Papua Barat karena kependudukan Indonesia adalah ilegal. Kedua, menolak rekayasa Pemerintah Indonesia lewat Pepera tahun 1969. Ketiga, menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri. Keempat, meminta bantuan serta dukungan dari dunia internasional.
"Kami akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat sampai Jakarta memberikan ruang dialog untuk melakukan referendum," kata Edowai.
Setelah satu jam berunjuk rasa sejak pukul 16.30, akhirnya massa bubar dengan tertib. Aparat kepolisian pun terlihat berjaga-jaga di Bundaran HI hingga akhirnya massa membubarkan diri. (C12-08)
Sumber:
http://www.kompas.com/read/xml/2008/12/01/17450667/kanrpb.tuntut.kemerdekaan.papua.barat
Saturday, 11 August 2007
PAHLAWAN HUTAN DUNIA
Banyak sekali klaim dari pihak-pihak luar, terutama ilmuwan, aktivis lingkungan dan politisi, yang sering mengakui dirinya sebagai orang atau kelompok yang paling bertanggung jawab atas keselamatan Hutan diseluruh dunia. Tapi banyak pihak yang lupa bahwa "pahlawan sesungguhnya" adalah masyarakat adat, yang hidup dan tinggal didalam Hutan sejak mereka ada di Bumi ini.
Saya masukan disini sebuah puisi yang disumbang seseorang bernama Anim Ha, yang menuangkan gagasannya mengenai "Masyarakat Adat Sebagai Pahlawan Hutan Dunia" dalam bait-bait puisi berikut.
====================
PAHLAWAN HUTAN DUNIA
====================
Tanah ini milik-ku
Ya, Ia milik-ku sejak aku tercipta
Gunung ini milik-ku
Ia lambang kegagahanku sejak mula
Sungai dan lembah ini milik-ku
Ia lambang keperempuananku sejak awal
Bentan sabana nan luas
Horizon laut tak terkira
Lambang gagah perkasanya aku
Di masa mudaku
Hutan ini milik-ku
Ia jadi tatanan hidupku
Ia atur siklus hidup makluk
Yang terjalin turun temurun
Bersama Ibu Bumi telah kujaga dia
Sepanjang hayat
Bersama Ibu Bumi telah kupelihara dia
Selayaknya ibu merawat anaknya
Tapi.....
Kau datang rampas tanah-ku
Kau datang rusak gunung-ku
Kau datang rusak hutan-ku
Kau datang curi milik-ku
Bahkan nyawaku kau incar
Hendak jadikan santapan siangmu
Biar darahku mengalir
Biar badanku remuk redam bersimbah luka
Biar nyawaku taruhannya
Aku tetap setia
Bersama Ibu Bumi lindungi alamku
Akan tiba waktunya
Ketika Ibu Bumi bicara
Tahukah kau banjir itu suara Ibu Bumi?
Tahukah kau gempa itu suara Ibu Bumi?
Tahukah kau badai itu suara Ibu Bumi?
Tahukah kau pemanasan global..........
Tahukah kau perubahan ilim dunia...........
Dengan serakah modalmu
Kau rusak tatanan sejati Bumi
Kau ciptakan penindasan manusia
Kini Ibu Bumi bicara
Dan kau..........
Yang terlindung pencakarlangit
Yang disuguhi kemewahan
Yang berpesta ditengah ketidakadilan
Kau akan rasakan amarahnya
Dan marahnya dasyat!
Aku adalah aku
Sejak mula berdiam dimuka Bumi
Aku adalah aku
Akan lenyap bersama Bumi
Ingat-ingatlah aku
Dengar-dengarlah aku
Akulah penjaga Bumi
Akulah PAHLAWAN HUTAN DUNIA!!
Freeway, 11 Agustus 2007
Pukul 15.45 Waktu Papua
By Aim Ha
Sunday, 6 May 2007
Masalah-masalah Ekonomi, Sosial dan Budaya
Masalah-masalah Ekonomi, Sosial dan Budaya
Type rest of the post here
