Antara Militerisasi Politik dan Oligarki Demokrasi

Membaca fenomena Pilkada DKI Jakarta hari ini, bagi saya, adalah membaca kembali ruang-ruang politik dan demokrasi, yang diupayakan melalui pergorbanan berdarah-darah gerakan mahasiswa 1998.

Hingga hari ini, reformasi telah berjalan 9 tahun, tetapi hingga hari ini pula, reformasi 1998, bagi kita kaum muda, sudah dapat dipastikan mati suri. Berkuasanya kembali kekuatan orde baru pada masa-masa sekarang, telah menunjukkan pesan politik dengan jelas bahwa Orde Baru masih eksis dan elemen-elemen pendukung orde baru sekarang ini telah menemukkan kembali momentum politik mereka yang hilang pasca reformasi 1998.

Banyak benar agenda reformasi 1998 dikhianati oleh kelompok-kelompok politik yang memboncengi reformasi sebagai kedok untuk kepentingan golongan. Akhirnya yang menjadi korban dan yang selalu menjadi anak haram politik adalah mereka yang masih bersikap kritis sesuai agenda reformasi 1998 dan tentu saja rakyat kebanyakan.

Saya teringat kembali ucapan Alm. Hatta mengenai masalah-masalah berdemokrasi. Hatta mengatakan:

"Apa yang terjadi sekarang ialah krisis daripada demokrasi. Atau demokrasi dalam krisis. Demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaannya, lupa syarat-syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki, (yang) lambat laun digantikan oleh diktator. Ini adalah hukum besi dari sejarah dunia!" (Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (penyunting), Mohammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran, UI Press, Jakarta, 1992, halaman 112).

Selain karena demokrasi yang keblabasan, penghianatan reformasi 1998 juga terjadi karena beberapa hal, misalnya: kasus korupsi BLBI yang penyelesaian makin kabur dan banyak terjebak pada deal-deal politik tentatif yang semakin menyengsarakan rakyat. Kasus kegagalan reformasi lain adalah: menguatnya peran-peran dari lembaga bentukan orde baru yang sekarang sudah mampu menghegemoni rakyat. Elemen-elemen orde baru inilah yang saat ini sedang menguasai panggung politik Jakarta.

Menguatnya kembali peran politik militer dalam peta politik sipil di Indonesia menunjukan bahwa demokrasi sedang menuju ambang kehancurannya. Diktator, sebagaimana pandangan Hatta, akan muncul ditengah situasi demokrasi yang tidak terkontrol.

Prakondisi tidak terkontrolnya demokrasi politik sipil karena intervensi paket-paket kebijakan politik neo-liberal yang diintrodusir lembaga-lembaga donor kepada hamba-hamba mereka [baca: pemerintah Indonesia] dikombinasikan dengan praktek tatanegara yang ambigu, telah melahirkan bola liar demokrasi yang telah di kick-off pada reformasi 1998, tidak bisa dibendung, ia telah menjadi bola liar yang jika tidak mampu dikontrol, akan menjadi bumerang bagi mereka yang saat ini sedang giat-giatnya berpraktek atas nama demokrasi palsu ini.

Trias politika, sebagaimana dipahami universal, adalah pembagian kewenangan secara jelas antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Inilah bayangan ideal pembentukan negara, dimana ada keseimbangan antara lembaga kekuasaan [pemerintah], lembaga pengawasan [dpr, mpr, dpd] dan lembaga hukum [ma, ky, mk]. Sayangnya di Indonesia, keseimbangan itu ditiadakkan. Peran MK dibuat menjadi banci, sama dengan peran MA yang juga banci.

Militerisasi Politik

Dalam kasus Pilkada DKI, masuknya militer aktif kedalam bursa Pilkada DKI, bagi saya, sudah sangat jelas menunjukkan pesan politik kepada rakyat bahwa: militerisasi politik sedang terjadi. Saya tidak mampu membayangkan seorang Fauzi Bowo berkencan dengan Jendral Priyono atau sebaliknya Jendral Adang Dorodjatun yang Polisi bisa masuk kedalam bursa Pilkada DKI.

Pesan yang demikian jelas melalui fenomena Pilkada DKI mengingatkan kita hari ini bahwa semangat reformasi 1998 sedang mengalami masa-masa paling suram. Bukan tidak mungkin, Pilkada DKI akan memperkuat posisi politik kelompok militer [TNI/Polri]. Dengan demikian, militer secara sadar masuk kedalam wilayah politik.

Harapan reformasi yang demikian luhur, dikhianati hanya karena politik bagi-bagi kekuasaan yang masih mau dilakukan oleh TNI secara institusi dengan pihak politisi sipil.

Dwi Fungsi kembali bangkit? Pertanyaan ini wajib dijawab oleh semua pihak yang bertanggung jawab atas reformasi 1998 dan juga para pihak yang sudah terlanjur masuk kedalam jibaku politik elit sehingga mengorbankan tuntutan-tuntutan utama reformasi 1998.

Oligarki Demokrasi

Kini hampir semua partai besar di Indonesia mengklaim diri sebagai yang paling demokratis. Bahkan pemimpin-pemimpn politik Indonesia hari ini mengatakan bahwa demokrasi telah berjalan sesuai amanat reformasi 1998, buktinya adalah: Pilpres 2004 secara langsung, Pemilu Anggota Legislatif, pembentukan perangkat-perangkat lembaga Yudikatif seperti MK, KY, KPK, dan beberapa lain.

Sayangnya, peran Yudikatif yang masih mengambang dalam konteks Trias Politika di Indonesia, menyebabkan banyak kasus hukum besar yang melibatkan sejumlah kader partai-partai besar lebih banyak dikompromikan secara politis dan bukan diselesaikan melalui mekanisme hukum positif yang berlaku universal atau bahkan seperti yang diatur oleh KUHP.

Pertanyaannya adalah: inikah bayangan demokrasi yang kita sama-sama kehendaki? Pembagian peran yang tidak jelas antara Eksekutif [Presiden] dan Legislatif [DPR] dengan Yudikatif [MA] menyebabkan logika penyelesaian hukum lebih banyak diselesaikan menurut logika politik dan itu berarti, keadilan hukum lebih banyak dikompromikan melalui "keadilan politik." Jika sudah begitu tentu yang terjadi adalah kemenangan ada dipihak partai dan kader-kader partai tentu akan selamat jika mereka tersandung dugaan korupsi, sebagai contoh saja. Bagai kasus Lapindo? Ichal masih tetap santai menjabat sebagai Menko Kesra, sementara ribuan rakyat porong hidup tak tentu nasibnya.

Amien Rais bisa bebas jalan diamana saja, karena umpan baliknya mengenai dugaan korupsi dana-dana non bujeter milik DKP yang dikorupsi milyaran rupiah oleh sebagian besar elit politik Indonesia pada masa kampanye Pilpres 2004 tidak diselesaikan secara tuntas.

Kini elemen-elemen orde baru yang sudah mereinkarnasi itu kembali menyedot perhatian politik rakyat ke arah keinginan mereka dan kerja mereka selalu berhasil dalam hal membohongi rakyat kecil.

Rakyat Jadi Korban

Dalam catatan BPS, 6 Juta KK di Indonesia hari ini tergolong tidak memiliki rumah alias homeles people, itu berarti jika dalam satu keluarga, memiliki 5 anggota keluarga, secara matematis dapat kita pastikan 30 juta rakyat miskin tidak memiliki rumah yang layak untuk ditempati. Artinya 30 juta orang Indonesia saat ini tidak punya rumah dan mereka itu adalah kelompok masyarakat yang hidup pasca krisis moneter 1995-1998.

Puluhan ribu rakyat di Porong, Sidoarjo, nasibnya tidak mampu diselesaikan secara bijaksana, rakyat dibairkan berjibaku dengan masalahnya sendiri. Posisi rakyat dibuat mengambang, sama seperti aliran lumpur panas lapindo yang kian menggila dikawasan Sidoarjo. Siapa yang mau secara elegan mengakui kesalahannya dan bertindak bijak untuk menyelesaikan secara tuntas masalah lumpur lapindo? Jawaban pas mungkin sebaiknya keluar dari SBY-Kalla dan Aburizal Bakrie.

Bagaimana pula dengan nasib petani di Grati yang dibedil TNI? Nasib petani yang tertembak itu dibiarkan tidak jelas, bahkan Komnas HAM menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Grati bukanlah pelanggaran HAM.

Inilah sebuah paradoks yang tercipta ditengah begitu banyaknya kasus pelanggaran HAM yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas, termasuk didalamnya praktek-praktek pelanggaran HAM di Papua selama 43 tahun "integrasi". Karena integrasi paksaan, maka integrasi paksaan itu perlu dijaga dengan bedil dan bayonet.

Dalam kasus Grati, pertanyaan saya adalah: berdasarkan ukuran mana Komnas HAM mengatakan bahwa kasus Grati bukan kasus pelanggaran HAM? Apa sesungguhnya peran Komnas HAM bagi rakyat? Apa masih perlu kita memakai sebuah institusi yang bernama Komnas HAM untuk meperjuangkan penegakkan HAM di Indonesia? Bak panggang jauh dari api, demikian pula Komnas HAM. Ia tidak lebih dari sebuah lembaga yang melegalkan pelanggaran HAM.

Bagaimana dengan rakyat Papua?

Saya di Papua juga punya banyak masalah: OTSUS yang gagal dilakukan, penerapan hukum yang main tebang pilih, illegal logging yang tak terkontrol, illegal fishing yang juga tak terbendung sampai pada illegal mining yang sudah mencerabut akar-akar budaya, sosial dan ekonomi rakyat di Papua.

Penambahan militer dengan jumlah yang tidak terhitung, terus terjadi, seiring menguatnya gejolak politik di Tanah Papua.

Saya kembali membayangkan Daerah Operasi Militer [DOM] yang terjadi pada tahun 1978 - 1998 di Papua. Bayangan kekerasan militer yang begitu kejam, kembali terimajinasi dihadapan pikiran saya ketika saya melihat proses-proses politik yang kian memanas di Tanah Papua.

Proses-proses pemekaran propinsi dan kabupaten di Tanah Papua adalah logika politik teritorial TNI yang sukses dirasuki kedalam pikiran segelintir kecil pemimpin lokal Papua yang haus kekuasaan, dan yang hari ini tengah berlomba-lomba mengajukan proposal pemekaran kepada Jakarta sebagai proyek bagi-bagi kekuasaan diantara kelompok komprador borjuasi yang secara politis yang menguat di Papua.

Seperti diketahui, operasi militer di Tanah Papua dimulai secara de facto pada waktu bermulanya pendudukan Indonesia atas Tanah Papua pada tahun 1963 dan berlaku makin represif ketika secara de jure operasi militer dijalankan pada tahun 1978 hingga tanggal 5 Oktober 1998 (20 tahun) ketika dicabut akibat desakan reformasi yang kuat.

Kini Koter diperkuat kembali oleh TNI dengan alasan untuk meredam potensi terorisme di Indonesia. Alasan kedua yang tidak tersirat dari kebijakan TNI mempertahankan koter adalah untuk merepresi kekuatan kritis rakyat diwilayah konflik seperti Tanah Papua.

Dalam jawaban tertulisnya kepada Komisi I, saat digelar rapat dengar pendapat dengan pihak DPR-RI (27/2/2007), KSAD Jendral Djoko Santoso menekankan upaya mengoptimalkan keberadaan bintara pembina desa (Babinsa) sebagai "mata dan telinga" dalam mengumpulkan keterangan, khususnya dalam penanganan ancaman terorisme (Kompas, 28/2/2007).

Gejolak Papua yang tak kunjung padam melegalkan kehadiran militer Indonesia kedalam wilayah ini sehingga secara pasti memulai kembali pola Daerah Operasi Militer [DOM] seperti yang telah diterapkan mereka pada tahun 1978 - 1998. Sekedar catatan tambahan, represi militer Indonesia di Papua sama persis dengan jaman dimana DOM terjadi untuk kali pertama yaitu antara tahun 1978 - 1998. Pasca kematian Alm. Theys Hiyo Eluay, represi militer di Papua justru semakin tajam dan meningkat drastis.

Saya kembali mengutip Bung Hatta;

"Revolusi kita menang dalam menegakkan negara baru, dalam menghidupkan kepribadian bangsa. Tetapi revolusi kita kalah dalam melaksanakan cita-cita sosialnya.... Krisis ini dapat diatasi dengan memberikan kepada negara pimpinan yang dipercayai rakyat! Oleh karena krisis ini merupakan krisis demokrasi, maka perlulah hidup politik diperbaiki, partai-partai mengindahkan dasar-dasar moral dalam segala tindakannya. Korupsi harus diberantas sampai pada akar-akarnya, dengan tidak memandang bulu. Jika tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tidak dikempiskan. Demoralisasi yang mulai menjadi penyakit masyarakat diusahakan hilangnya berangsur-angsur dengan tindakan yang positif, yang memberikan harapan kepada perbaikan nasib." Deliar Noer dalam bukunya "Mohammad Hatta: Biografi Politik" yang diterbitkan oleh LPE3S, Jakarta, 1990, halaman 504-505.

Dengan demikian, apa yang diperjuangkan rakyat Papua, tentu harus bisa diterima kelompok lain di Indonesia, jika benar-benar menghargai kebebasan berpendapat dan kebebasan berpolitik. Termasuk hak untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Sama seperti masyarakat Jakarta yang tanggal 8 Agustus nanti melaksanakkan hak politiknya.

Read More...

Summary only...

28 Agustus 2008: Tribute Untuk Barack Hussein Obama

28 Agustus 2008:
Tribute Untuk Barack Hussein Obama
----------------------------------------
Tanah Papua, 19 November 2008
[Pukul: 04.15 Waktu Papua]

Oleh: Papuan Diary

28 Agustus Kau Pilih, Saudara-Ku!
Kau Jadikan Hari Ini Simbol
Hari Bagi Harapan Perubahan
Aku Mendengar Pidato-Mu!
Nyata Benar Harapan Itu

Harapan Perubahan
Harapan Persamaan Hak
Harapan Kesetaraan Kemanusiaan
Harapan Demokrasi Sejati

Saudara-Ku
Hari Ini, 40 Tahun Lalu
Marthin Luther King Bersuara
Suaranya Guncang Dunia
Hujam Keperkasaan Rasial
Hancurkan Tembok Diskriminasi!

Hari ini, 40 Tahun Lalu
Marthin Luther King Bilang
“Aku Mempunyai Impian”
Impian Kesetaraan Kemanusiaan
Impian Anti-Diskriminasi

Harapan Sama Kau Nyatakan
Bentuk Rangkaian Sejarah
Sejarah Kesetaraan Abadi
Sejarah Tanpa Diskriminasi

Saudara-Ku
Impian Marthin Luther King Telah Nyata!
Gedung Putih Telah Kau Gapai
Kau-Lah Impian Itu
Saudara-Ku
Kau Telah Ditakdirkan Sejarah!

Ku Dengar Kau Sapa Amerika
Hello, Chichago!
Aku-lah Presiden-Mu Kini
Terima Kasih!
Tuhan Memberkati Amerika!

Dari Tanah Papua
Kurasakan Sapaan-Mu
Hello, Port Numbay!
Tegas Kau Bilang
“Aku Ada Untuk Perubahan!”
Dan Aku Menyambut
“Ya, Kita Bisa!”

Bintang Fajar Telah Pancarkan Cahaya
Dari Tanah Bintang Fajar
Ku Torehkan Syair Ini
Sambut Fajar Perubahan Dunia
Selamat Untuk-Mu, Saudara-Ku!
Selamat Untuk-Mu, Barack Hussein Obama!

Read More...

Summary only...

Cerita Kita dan Peluncuran IPWP

Mama, apa kabar? Lama sekali saya tidak bertemu Mama, maafkan anak-mu, yang oleh karena berbagai aktivitas, terpaksa harus meninggalkan Mama sendirian, tanpa ceritera seperti yang biasa kita lakukan. Oh ya, Mama saya harus kasih tau juga bahwa kenapa saya tidak intens berkomunikasi dengan Mama lagi, itu karena Catatan Harian Online saya ini dibobol oleh hacker yang suka cari-cari uang diinternet, mereka sengaja jebol email saya: papuandiary@gmail.com dan memakai akses email saya untuk keperluan promosi mereka yang negatif itu, tapi baiklah, saya bersyukur karena Google Team bisa membantu kembalikan hak penggunaan email tadi setelah saya lapor dan minta bantuan ke mereka Mama.

Baiklah Mama, itu salah satu unsur yang menyebabkan kenapa saya tidak bercerita lagi dengan Mama lewat Catatan Harian Online kita ini. Setelah sekian lama, kurang lebih satu tahun lewat, akhirnya rasa rindu saya kepada Mama, bisa saya curahkan hari ini lewat cerita kita kali ini.

Kabar Mengenai IPWP

Pada tanggal 15 Oktober 2008 lalu bertempat di U.K Common House, London, anak Mama yang bernama Benny Wenda, dengan bantuan Ricgard Samuelson dan akademisi Oxford University, telah meluncurkan suatu alat politik bagi kampanye Pembebasan Nasional Papua Barat, alat politik itu disebut International Parliamentarians for West Papua, yang akan bekerja untuk mengumpulkan solidaritas dan dukungan politik dari sejmlah orang yang bekerja sebagai senator, anggota kongres, dan atau anggota parlemen, dimana saja di seluruh.

Pada saat peluncuran itu, anggota Parlemen yang hadir antara lain: Hon. Andrew Smith MP (U.K.), Lord Harries (U.K.), Hon. Powes Parkop LLB LLM MP (PAPUA NEW GUINEA)
Hon. Carcasses Moana Kalosil MP (VANUATU), dan seorang perempuan bernama Ms Melinda Janki dari International Human Rights Lawyer, mereka inilah yang telah berkumpul dan meluncurkan IPWP pada tanggal 15 Oktober 2008 lalu pada jam 15.00 Waktu Inggris.

Syukurlah, pada akhirnya satu lagi alat politik dari kelompok solidaritas internasional telah terbentuk untuk bersolidaritas dengan utuh dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat.

Kabar dari Anak-anak Mama yang bergerak!

Pada waktu IPWP diluncurkan, anak-anak Mama yang tergabung dalam berbagai organisasi politik, telah menggerakan basis massa-nya untuk menyambut momentum politik tersebut, walaupun pada akhirnya anak-anak Mama yang ada bersama Mama disitu direpresi oleh aparat neo-kolonial NKRI yang masih berharap mau kuasai dan injak-injak tubuh Mama yang sudah rusak ini.

Di Port Numbay, anak-anak Mama di tahan oleh Polda Papua dan Polresta Jayapura, 18 dari mereka dimasukan dalam tahanan, tapi sudah dilepaskan, walau begitu, Mama pasti sudah tahu bahwa untuk melegalkan proses penjajahan mereka, aparat neo-kolonial RI yang bertugas di Tanah Papua terus berusaha menjebak anak-anak Mama dengan pasal-pasal karet yang mereka ambil dari KUHAP dan KUHP mereka. Hingga kini Buktar Tabuni, Forkorus Yaboisembut [Ketua DAP] dan Leonard Imbiri [Sekertaris DAP], Viktor Yeimo [Ketua Front PEPERA PB Konsulat Indon] dan beberapa anak-anak Mama yang lain sedang menjalani pemeriksaan secara intensif. Ya, mereka ingin dijebak oleh aparat kolonial RI dengan pasal-pasal karet yang ada dalam KUHP mereka.

Mama pasti sudah tau, KUHP dan KUHAP adalah hukum peninggalan kolonial Belanda, ketika Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengadopsi hukum kolinial Belanda itu dan menjalankannya dalam sistim hukum Indonesia, mereka memakai aturan-aturan hukum itu untuk menjerat pelaku kriminal dan aktivis politik yang dalam menjalankan keyakinan politiknya bertentangan dengan kepetingan pemerintahan yang berkuasa. Mama sudah tau aktivis-aktivis prodemokrasi Indonesia, misalnya pada tahun 1996 hingga 1998, banyak dari mereka diculik, dibunuh dan banyak pula yang dipenjarakan dengan menggunakan pasal-pasal karet dalam KUHP itu Mama.

Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak Mama yang berjuang bagi kebebasan Mama? Mereka lebih parah lagi, banyak dari anak-anak Mama menjadi korban paling empuk dari penjabaran dan pemaknaan sempit KUHP neo-kolonial RI ini.

Kita sudah bosan menghitung berapa jumlah anak Mama yang dijebak dengan pasal-pasal karet dan dipenjarakan dalam penjara-penjara kolonial RI. Di Makassar, di Surabaya, di Jakarta, di Port Numbay, di Manokwari, dan dimana saja, mereka terpenjara Mama, itulah anak-anak Mama.

Kali ini, oleh karena aksi-aksi damai berkaitan dengan peluncuran International Parliamentarians for West Papua [IPWP], anak-anak Mama kembali diincar dengan penerapan hukum neo-kolonial Indonesia yang bobrok itu.

Baiklah Mama, itu sedikit cerita mengenai IPWP dan kondisi di Port Numbay, saya juga mau kasih tau Mama mengenai aktivitas lain yang dilakukan anak-anak Mama di Indonesia. Mama pasti sudah mendengar kabar itu di kampung. Tanggal 15 - 17 Oktober 2008, anak-anak Mama yang ada di Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Bogor dan Jakarta berkumpul di Kota Jakarta dan melakukan aksi untuk mendukung peluncuran IPWP.

Mereka sukses lakukan kampanye damai di Ibu Kota Neo-Kolonial, walaupun kita tidak mendapat ruang pemberitaan yang baik di media-media nasional milik neo-kolonial, tetapi kabar mengenai IPWP mampu disosialisasikan oleh anak-anak Mama kepada kelompok solidaritas di luar Tanah Papua.

Kepada gerakan Tani Indonesia, kabar mengenai dukungan politik Internasional bagi Mama, sudah disampaikan kepada pimpinan massa dari organisasi-organisasi Tani itu, juga kepada gerakan Buruh Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Indonesia telah terkabarkan dukungan itu, ya, mereka sudah mendengarnya!

Kita perlu media massa [televisi, koran, cyber media, radio, dll], tetapi media bukan satu-satunya cara kita untuk berkampanye, masih ada jejaring sosial dan politik yang sudah dibangun anak-anak Mama dan itu telah dimaksimalkan pemakainnya untuk mengabarkan kondisi Mama kepada kelompok yang bersolidaritas bagi Mama itu, kepada mereka-lah, anak-anak Mama telah datang dan kabarkan berita kita!

Walaupun begitu, RI telah terkaget-kaget dengan apa yang sudah terjadi, ya, kita bisa bilang mereka kalah, kalah dalam diplomaasi politik internasional, khususnya di Inggrs Raya, Menlu Neo-Kolonial RI bahkan membantah fakta politik yang positif buat kita itu, ia katakan bahwa itu dilakukan oleh suatu gerakan yang sudah mulai mati, ia percaya diri skali Mama, tapi biarlah, itu kan cerita orang-orang kalah untuk menghibur diri sendiri.

IPWP dan Masa Depan Tanah Papua

Mama, biarpun banyak kalangan, terutama lembaga-lembaga politik negara neo-kolonial Indonesia membantah akan kemajuan politik Mama diranah internasional, tetapi sesungguhnya mereka sedang bertanya dalam kepala mereka; "bisa kah Papua kita jajah terus?" "Mungkinkah sumber daya alamnya yang melimpah itu bisa terus kita rampok?" "Langkah politik apa yang harus kita ambil untuk meredam aspirasi rakyat Papua itu?"

Ya, itulah kini yang terbersit dalam kepala mereka yang "keras kepala" itu. Tapi biarlah itu jadi catatan politik mereka, saya hanya ingin sampaikan itu kepada Mama untuk menjadi catatan kaki bagi gerakan politik kita, biarlah apa yang mereka pikirkan itu menjadi risalah saja buat kita, untuk memperkaya khasanah perjuangan politik kita.

Yang pasti, masa depan kita tidak akan terkubur, sejarah kita tetap akan berpendar, memekar dan mendapatkan tempatnya yang layak diantara sejarah bangsa-bangsa dunia lainnya yang mashyur itu, dan sejarah kita pastilah Angung, se-Agung nama Tanah Papua yang kaya raya ini.

Mama sayang, saya sudahi dulu tulisan dan ceritra ini dengan Mama, minta maaf karena pada jam 16.00 nanti anak-mu akan melakukan meeting dengan anak-anak Mama yang lain, kita sedang mempersiapkan satu agenda besar untuk menyampaikan pesan-pesan politik Mama lagi, ya, seperti Mama selalu bilang pada saya "Gapailah Matahari-mu, Anak-ku, pergilah gapai matahari mu, disanalah kau akan lahir kembali sebagai Manusia Sejati, yeah..Anim-Ha..."

Read More...

Summary only...

Akhirnya berfungsi kembali!

Pembaca yang baik, selama kurang lebih 8 bulan, saya tidak dapat mengakses blogs ini, karena email saya yang beralamat di gmail.com dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi syukurlah, kini saya sudah dapat menggunakan email tersebut, setelah berhubungan dengan team google dan help centernya.

Kini saya akan menghadirkan kembali tulisan-tulisan saya melalui blogs pribadi saya ini agar dapat dinikmati oleh pembaca sekalian.

Selain itu, saya juga menambahkan iklan baru disini, bagi pembaca yang tertarik dengan cara pencarian uang melalui media internet, silahkan mencoba dengan membuka iklan layanan tersebut.

Demikian, semoga bermanfaat.

Read More...

Summary only...

Harkitas Papua, 1 Juli 2007

Berikut adalah tampilan gambar pada saat dilakukannya Upacara Hari Proklamsi Republik Papua Barat pada tanggal 1 Juli 2007. Sudah diedit Anda dapat melihat foto-foto upacara tersebut dibawh ini.

Read More...

Summary only...

Budaya Konsumtif Yang Merusak

Kita sedang berada pada satu masa dimana konsumerisme menjadi budaya yang sedang mengglobal sekaligus merusak manusia dan kemanusiaan itu sendiri!
[Hans Gebze]

Pada pertengahan Juni 2007 lalu bertempat di salah satu kota di Jerman, negara-negara industri maju menggelar sebuah pertemuan penting yang membahas masalah Perubahan Iklim dan fenomena ikutannya yang disebut "Pemanasan Bumi." Jelas bahwa semua dampak perubahan iklim dunia dan pemanasan bumi dihasilkan oleh karena sikap serakah manusia yang konsumtif.

Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, kita melihat sikap arogan AS yang diikuti Australia dalam menolak menjalankan agregat Protokol Kyoto yang mengatur tentang penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Barangkali kita semua masih ingat apa yang terjadi di Jerman pertengahan Juni lalu.

Satu pesan jelas terlihat, ditengah ujian maha besar bagi umat manusia dalam mengurangi sifat komsumtifnya yang cenderung merusak alam, AS sebagai salah satu konsumen energi terbesar dunia dengan kepongahannya, mengambil sebuah tindakan politik yang tidak mempedulikan manusia dan kemanusiaan.

Padahal, saat ini dunia dihadapkan pada satu pilihan pati: mengurangi ketamakan konsumtif kita dalam penggunaan energi fosil yang merusak Ozon atau tetap menggunakan energi fosil dengan konsukuensi pemanasan bumi menjadi ancaman peradaban umat manusia.

Amerika Serikat dikenal sebagai negara pengguna energi fosil terbesar di dunia. Kurang lebih 40% penggunaan energi dunia dimonopoli oleh Amerika Serikat, dengan demikian terlihat jelas jika pada KTT G8 di Jerman pada Juni 2007 lalu, AS dengan tegas menolak meratifikasi Protokol Kyoto.

Budaya Konsumtif ala Kapitalis

Sejarah perkembangan manusia sebagaimana digambarkan dalam ilmu antropologi dan sosiologi, bermula dari masyarakat komunal, dimana pada masa awal perkembangan peradaban, manusia yang satu dan manusia yang lain melakukan hubungan sosial - ekonomi dengan cara melakukan barter. Pada waktu kita mempelajari ilmu ekonomi di SMP dan atau SMU, kita diperkenalkan akan sebuah teori dasar ekonomi, yaitu: dengan modal sekesil-kecilnya, kita diharapkan mendapat untung yang lebih besar.

Kompetisi dimulai pada waktu manusia sudah tidak lagi memakai cara barter dalam pertukaran barang. Pada masa perbudakan, manusia satu mengeksploitasi manusia lain yang lebih lemah untuk mengambil untung dari situasi ini. Alat tukar yang digunakan sudah bukan lagi barter seperti pada jaman komunal.

Kita beranjak pada masa feodalisme, struktur dagang sudah lebih mapan dengan pola pemberian upeti oleh negara-negara vasal [negara atau wilayah bahawan] kepada induk feodal. Masa feodialisme memunculkan suatu metode baru yang mutakhir dalam proses ekploitasi manusia.

Strata sosial yang mendukung unsur penindasan lebih mapan pada jaman feodal, dimana negara sebagai kehendak Ilahi adalah pengejawantahan dari Tuan Tanah [kaum feodal atau ningrat] yang bertugas menjalankan negara sebagai amanah agung dan karenanya rakyat harus menjadi hamba paling setia yang tidak boleh membantah setaiap aturan yang dikeluarkan negara.

Kecenderungan konsumtif pada masa ini sudah sangat tersistem dengan model eksploitasi melalui metode land rente oleh kaum feodal. Petani dan petani penggarap dihisap melalui metode sewa tanah dan atau pengendalian pasar yang dilakukan oleh kaum feodal.

Pada masa kapitalisme merkantilis berkembang, metode eksploitasi yang digunakan adalah metode eksploitasi feodal yang dikombinasi dengan sedikit pola kapitalis. Pada masa kolonial, Belanda merupakan salah satu negara kapitalis yang menggunakan metode eksploitasi kapitalisme merkantilis.

Pada masanya, Kapitalisme awal dimunculkan oleh penemuan mesin uap di Inggris yang mendorong proses industrialisasi secara besar-besaran. Ketika mesin-mesin industri di Eropa Barat berkembang dengan sangat cepat, terjadilah sebuah proses eksploitasi besar-besaran dalam sejarah peradaban manusia melalui proses kolonisai.

Kolonisasi wilayah baru oleh negara kapitalis [Eropa Barat] pada awal abad ke 17 dan 18 adalah untuk memenuhi selera konsumtifnya para pemilik modal yang berkolaborasi dengan negara dan institusi gereja.

Trilogi 3G yaitu: Gold, Glory dan Gospel adalah trilogi kapitalisme yang dimungkinkan oleh meledaknya proses industrialisasi di Inggris. Trilogi ini muncul, bukan karena kebaikan hati orang barat untuk menyebarkan kebiakan [Injil] kepada manusia dibelahan dunia lain, tetapi hanya dipicu oleh tiga kebutuhan pokok:, yaitu: pertama; eksploitasi sumber daya alam di wilayah-wilayah lain yang lebih kaya, kedua; penyerapan tenaga kerja yang lebih murah [ingat perbudakan modern?] dan ketiaga; penciptaan pasar untuk mengambil keuntungan dari proses industrialisasi yang maju pesat di Eropa Barat.

Pada masa sekarang, metodologi penjajahan atau penghisapan sudah tidak dilakukan dengan menggunakan model fisik seperti pada jaman kolonialisme. Dalam perkembangannya, kapitalisme menggunakan model yang lebih halus dengan didukung oleh institusi atau instrumen eksploitasi yang lebih rapi, tersistem dengan menggunakan aturan hukum yang fleksibel berdasarkan kemauan para kapitalis.

Bank Dunia, WTO dan IMF, sekedar untuk menunjukkan contoh, adalah alat-alat legal yang dimiliki oleh negara-negara industri maju untuk mendikte negara berkembang dan miskin untuk mengamini pola konsumtif mereka yang tidak terkontrol. Proses eksploitasi sumber daya alam yang tak terkontrol dibekingi oleh industrialisasi modern di negara-negara maju menghasilkan fatamorgana kemanusiaan yang paling suram: kemiskinan bagi pemilik sumber daya alam [negara berkembang dan maju] dan kerusakan bumi akibat sikap serakah eksploitasi pemilik modal besar [Multi / Trans Nastional Corporation] yang dimiliki negara-negara industri maju.

Dampaknya jelas, kehancuran Bumi berakibat kehadiran fenomena baru "Pemanasan Bumi" yang oleh banyak ahli diprediksi akan menghancurkan kemapanan sistem sosial yang sudah terbentuk akibat bencana alam seperti badai, gempa bumi, tsunami dan banjir. Pemanasan Bumi akan menghasilkan apa yang disebut "manusia miskin baru." Barangkali kita masih ingat Tsunami Acheh? Jelas bahwa peristiwa alam yang maha dasyat itu telah menghasilakn manusia miskin baru dalam jumlah yang sangat besar. Bagaimana dengan Banjir Bandang yang terus melanda Asia Selatan [Bangladesh dan India]? Jelas juga kita melihat "manusia miskin" dimunculkan oleh bencana alam ini.

Bahkan para ahli memprediksi, akibat pemanasan bumi, proses migrasi akan terjadi. Bencana alam yang merusak bagian lain Bumi akan menghadilkan proses migrasi dari wilayah-wilayah dimana bencana terjadi. Migrasi adalah reaksi alami yang dimiliki manusia untuk menyelamatkan diri ke wilayah yang lebih aman. Tetapi bukan tanpa masalah, proses migrasi kelompok manusia ke wilayah lain yang lebih aman diperkirakan akan memunculkan konflijk perebutan lahan, konflik perebutan lahan memunculkan peristiwa politik yang kita kenal sebagai "perang."

Sejarah mencatat, proses industrialisasi yang maju di Eropa Barat akibat revolusi industri, telah memacu proses migrasi penduduk dari Eropa Barat untuk menduduki wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam, selain untuk pemenuhan kebutuhan industrialisasi di Eropa Barat, tetapi juga penciptaan sistem pasar yang efektif dengan menggerakkan masyarakatnya yang sudah lebih maju dalam menjalankan mekanisme pasar di wilayah-wilayah baru. Proses migrasi penduduk Eropa Barat diperkirakan mencapai 66 juta jiwa pada masa-masa awal kolonisasi Asia, Afrika, Amerika Australia dan Pasifik, telah menghasilkan perang dunia pertama dan kedua.

Bukan tidak mungkin, pemanasan bumi yang semakin hebat dan perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi pada masa yang akan datang, akan memunculkan proses migrasi besar-besaran kelompok manusia dari wilayah bencana ke wilayah yang lebih aman yang akan memungkin terciptanya perang dunia. Bukan suatu wacaan baru, ini hanyalah catatan untuk mengingatkan betapa dasyatnya dampak yang dapat timbul akibat keserakahan manusia mengeksploitasi alam.

Fenomena pasar bebas [neo-liberaslisme] saat ini adalah fenomena konsumtif yang sudah tak terbendung lagi. Kemawahan membutuhkan kenyamanan dan "kedamaian semu" yang hanya diperoleh dengan jalan mengkonsumsi hasil produksi barang industri.

Kemewahan membutuhkan biaya yang besar dan hanya diperoleh oleh orang-orang kaya yang hidup mapan di negara-negara industri maju. Kemewahan membutuhkan konsumsi publik yang tidak sedikit. Demikianlah budaya konsumtif telah menjadi fenomena yang mengglobal dan paling merusak dalam sejarah perdaban manusia hari ini.

Amerika Serikat Yang Konsumtif, Bumi yang Merana

Pemenuhan kebutuhan energi AS yang besar membutuhkan pola atau sistem pendukung eksploitasi yang ampuh sesuai kebutuhan jaman. Prosesi perang Irak, kontrol minyak Timur Tengah, penguasaan pasar minyak dunia dan rencana atau kebijakan perang terhadap Iran yang dilakukan Amerika Serikat adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar domestiknya akan energi fosil [minyak bumi].

Penduduk AS yang konsumtif, tidak menghiraukan dampak sosial dan kemanusiaan yang ditimbulkan pemerintahannya akibat proses eksploitasi Multi National Corporation AS di negara-negara berkembang dan miskin untuk mendapatkan energi fosil.

Tetapi kita masih beruntung dan bisa secara obyektif menilai AS. Proses perlawanan rakyat AS menolak perang Irak misalnya, adalah sebuah gagasan kemanusiaan orisinil yang patut kita hitung sebagai naluri kemanusiaan yang tak bisa dibohongi.

Bahwa perang Irak bukanlah solusi final bagi AS untuk memenuhi kebutuhan energinya. Sebaliknya, Perang Irak, hanyalah merusak moral tentaranya yang bertugas di Irak, sekaligus menciderai peraraan seorang Ibu, yang akibat perang Irak, telah kehilangan anak laki-laki atau perempunnya yang bertugas di Irak, atau juga barangkali, perang Irak justru memisahkan dua pasang manusia yang baru saja merajut kasih untuk menggapai masa depan yang lebih baik.

Apa yang dilakukan the New Yorker [salah satu koran di AS] yang menentang pemberitaan media main-stream [CNN, Reuter, New York Times, Washington Post, dll] yang cenderung pro kebijakan luar negeri pemerintahan G.W Bush, mampu mendorong kesadaran sebagian rakyat AS untuk menolak perang.

Apapun yang terjadi di AS adalah wajar untuk dicermati sebagai kilas balik yang penting akan betapa pentingnya mendahulukan kemanudiaan daripada sekedar mengejar pemenuhan konsumsi minyak bumi [energi fosil] semata. [Bersambung....]

Read More...

Summary only...

Bait-bait Puisi Papuan Diary

Aku menulis,
Aku penulis terus menulis
Sekalipun terror mengepung!

Syair milik Thukul. Saya meminjamnya karena tegas, jelas, lugas. Tukul inspirasi saya. Banyak hal saya coba pelajari dari seseorang yang hanya saya kenal namanya, mengenal muka tidak, memang kami anak se jaman tapi tak senasib, tak seumur dan tak diijinkan sang energi mutlak, untuk bertemu.

Saya punya beberapa puisi yang dibuat sejak awal Agustus lalu, mungkin ada yang mau baca? Saya tulis ulang dibawah.

--------------------
PAHLAWAN HUTAN DUNIA
--------------------

Tanah ini milik-ku
Ya, Ia milik-ku sejak aku tercipta
Gunung ini milik-ku
Ia lambang kegagahanku sejak mula
Sungai dan lembah ini milik-ku
Ia lambang keperempuananku sejak awal
Bentan sabana nan luas
Horizon laut tak terkira
Lambang gagah perkasanya aku
Di masa mudaku

Hutan ini milik-ku
Ia jadi tatanan hidupku
Ia atur siklus hidup makluk
Yang terjalin turun temurun
Bersama Ibu Bumi telah kujaga dia
Sepanjang hayat
Bersama Ibu Bumi telah kupelihara dia
Selayaknya ibu merawat anaknya

Tapi.....
Kau datang rampas tanah-ku
Kau datang rusak gunung-ku
Kau datang rusak hutan-ku
Kau datang curi milik-ku
Bahkan nyawaku kau incar
Hendak jadikan santapan siangmu

Biar darahku mengalir
Biar badanku remuk redam bersimbah luka
Biar nyawaku taruhannya
Aku tetap setia
Bersama Ibu Bumi lindungi alamku

Akan tiba waktunya
Ketika Ibu Bumi bicara
Tahukah kau banjir itu suara Ibu Bumi?
Tahukah kau gempa itu suara Ibu Bumi?
Tahukah kau badai itu suara Ibu Bumi?
Tahukah kau pemanasan global..........
Tahukah kau perubahan iklim dunia...........

Dengan serakah modalmu
Kau rusak tatanan sejati Bumi
Kau ciptakan penindasan manusia
Kini Ibu Bumi bicara
Dan kau..........
Yang terlindung pencakarlangit
Yang disuguhi kemewahan
Yang berpesta ditengah ketidakadilan
Kau akan rasakan amarahnya
Dan marahnya dasyat!

Aku adalah aku
Sejak mula berdiam dimuka Bumi
Aku adalah aku
Akan lenyap bersama Bumi
Ingat-ingatlah aku
Dengar-dengarlah aku
Akulah penjaga Bumi
Akulah PAHLAWAN HUTAN DUNIA!!

Freeway, 11 Agustus 2007
Pukul 15.45 Waktu Papua

-------------------
Puisi untuk KIDYOTI
-------------------

Sejak kapan merdeka ki?
Rakyat masih miskin ki
Apa hendak kau kata
Sejarah bilang
Dulu merah putih
Jaman berubah
NKRI bisa hidup?

Banyak benar salah atur
Banyak benar rakyat menderita
Bukan salah rakyat
Kau penguasa yg salah
Apa kau masih bangga menjadi penguasa?

Mabuk merdeka?
Minum anggur korupsi
Minum darah rakyat
Berpestalah ditengah kemiskinan rakyat

Apa kau masih membantah ki?
Apa kau masih ragu kata-kataku?
Besok revolusi yg benar akan muncul
Dan kita bukan lagi Indonesia Raya
Bukan lagi NKRI seperti katamu

Karno hebat
Apa yang kau banggakkan dari Mega?
Jual BUMN
Naikkan subsidi BBM
Naikkan tarif listrik
Buat susah rakyat kecil
Mega sama dengan G.W Bush
Mega sama dengan komprador
Mega adalah penindas gaya baru
Stop membual!

MERDEKA BUNG!
MERDEKA!

----------------------------
PAPUA - BETAWI, DUA FENOMENA
----------------------------

Indonesia Merdeka?
Merah Putih?
Pancasila?
UUD 45?

Apa jaminannye?
Lagu Sabang - Merauke
Lu buat setelah Papua dipaksa gabung NKRI
Integrasi, itu kata Murtopho, Ali, Jendral!

Apakah memberi rasa aman buat rakyat?
Apa ada kemakmuran?

Gak, kata lu gitu
Kagak ada ape-apenyee, itu kata si Pi Tung

Dulu gue hajar kumpeni, kata Pi Tung
Untuk pertahankan Tanah Moyang gue, engkong gue, babe gue..!

Kini Tanah moyang gue,
engkong gue,
babe gue
di serobot wajah2 serakah pengusaha + militer + birokrasi + urbanis

Jadilah betawi pinggiran....
Sadis amat..!
FBR?
FORKABI?

Gue kenal lu, gue ini anak Papua
Gue ngerokok bareng lu tiap saat
Gue biasa bareng ama lu di Roxy Mas
Gue biasa bareng ama lu di Selatan
Gue biasa bareng ama lu di Utara
Gue biasa bareng ama lu di Barat dan Timur
Gue di Rawa Bunga, lu pade kenal ame premanye pan?
Gue disitu ama lu
Gue di Kemanggisan ada engkong betawi gue...
Gue ketiup angin ke empat penjuru angin....!

Gue dah bilang ama lu pade
Jangan mau dikadalin SBY-JK lagi
Mega, Amien, dan kawan-kawan seperjuangan mereka....

Lu punya Gubernur si Foke, lu bilang bokapnye Jawa Ibunye Betawi
Iyeee, gue tau maksud lu pan biar dia diterima ama kalangan lu pade kan?

Betawi fenome penggusuran
Papua Fenomena politik dan bernegara

Dua-dua punya nasib yang sama
Sama-sama pemilik Tanah yang tergusur
Terpinggirkan, tersisih
Dari miliknya

Tapi Papua punya cerita lain
Papua juga BERHAK MERDEKA!
Merdeka, Merdeka, Merdeka!
Gue mau bilang: CUKUP!
Gue berhak merdeka!

Read More...

Summary only...

Antara Juven Biakai dan Arnold Ap [Bagian I]

Sebuah Catatan Perjuangan Penegakkan Nilai-Nilai Adat dan Budaya Tanah Papua, Yang Mulai Lekang Dikikis Dominasi Budaya Barat dan Melayu!

Fenomena yang menarik minat! Itu kesan pertama yang timbul dalam benak saya, melihat begitu asyiknya media massa mengulas aksi-aksi budaya yang dilakukan oleh Masyarakat Adat dari Asmat. Bukan nilai baru, bukan pula nama baru. Asmat sudah dikenal dunia Internasional jauh sebelum perhelatan "Eksebisi Budaya Asmat" yang digelar di Lokasi Karnaval, Ancol, Jakarta, sejak tanggal 12 dan berakhir tanggal 19 Agustus nanti.


Mengurai Kejayaan Mambesak
Eksebisi Budaya Asmat ini dipimpin oleh Bupati Asmat, Bung Juven Biakai. Jauh sebelum menjabat Bupati, Juven adalah seorang pekerja seni, yang antara lain bersama Donatus Moiwend [dari suku Marind Anim, suku yang tinggal di Kota Maroke dan sekitarnya] mendorong laju maju budaya Selatan Papua dipanggung Budaya Papua pada tahun 1980-an.

Donatus sebagai seniman mural, hasil karya tokoh ini dapat dilihat di katedral Jayapura. Sementara pada masa-masa itu, Juven Biakai bekerja sebagai staff kurator museum seni dan antropologi Universitas Cenderawasih, dibawah kepemimpinan budayawan Papua, Alm. Arnold Ap.

Bukanlah sebuah kisah baru. Sebagai anak muda yang ambil peran aktif dalam kampanye-kampanye penguatan Budaya Papua dibawah koordinasi Alm. Arnold Ap pada awal 1980-an, Bung Juven Biakai tentu memiliki wawasan yang sama dengan Arnold Ap. Keutamaan gagasan dan wawasan itu adalah mempertahankan dan menyelamatkan eksistensi ke-melanesia-an Budaya Asmat dan Papua secara keseluruhan.

Saya memaknai Eksebisi Budaya Asmat kali ini dalam pandangan yang demikian. Ia bukan melulu menjadi sebuah upaya cita-cita kosong yang diletakkan begitu saja dalam kerangka semantis bahasa yang sederhana, tetapi sudah menjurus ke aras sosiologis yang dalam, sedalam saya memaknai Asmat sebagai Papua dan sedalam saya memaknai Papua sebagai Melanesia!

Menggugat Kebinekaan Yang Tak Berbineka!
Nuansa politis terlihat jelas dalam Eksebisi Budaya Asmat ini, hal ini terbaca karena bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia, tetapi secara terhormat, pemimpin-pemimpin Suku Asmat secara terbuka sudah katakan bahwa Eksebisi Budaya Asmat kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai upaya mensejajarkan relevansi kearifan tradional Asmat yang agung dengan budaya-budaya lain di nusantara. Dengan kata lain, Asmat hendak menampilkan ciri khususnya sebagai Suku besar di Papua yang sejak jaman dulu sudah membangun peradaban yang luar biasa eksotis, sebagai alternatif untuk orang luar memandang Asmat dan Tanah Papua.

Asmat hendak bilang bahwa Anda sekalian tidak boleh memandang Asmat atau Papua dalam stereotipe "primitif", "kanibal", "terbelakang", "pemabuk", "suka akan kekerasan", "tertinggal", "bodoh" dan sejumlah stereotipe lain yang sudah tertanam pada seluruh benak orang-orang Indonesia.

Asmat hendak bilang bahwa kalau Anda menjunjung Bhineka Tunggal Ika, maka Anda harus benar-benar hayati makna itu, jangan sekedar slogan kosong yang nyaring bunyi bagai tong kosong! Ini fenomena sosial yang sedang terjadi dan secara jujur saya harus katakan bahwa telah terjadi dominasi berlebihan oleh budaya-budaya tertentu di Indonesia yang itu menghambat laju maju budaya-budaya Papua.

Itulah yang ditawarkan Asmat dan itulah yang harus diterima dengan terbuka oleh semua pihak. Sudah banyak benar yang dikorbankan Masyarakat Adat Papua pada tatanan nilai luar dan kisruh ekonomi-politik yang menjadikan kita [orang Papua] sebagai korban paling empuk dari sistem imperialisme yang kejam dan yang dibantu oleh komprador paling setianya, yaitu pemerintah RI dan TNI/Polri.


Bagaimana Mbalim?
Apa yang berlangsung di Lembah Agung Mbalim [Wamena] hari ini adalah sebuah upaya kamuflase politik dengan target tertentu. Saya melihat upaya dikumpulkannya 40 Suku didaerah Pegungungan Tengah Papua untuk mendorong eksebisi budaya diwilayah ini adalah semata-mata untuk membalikkan opini, seakan-akan di Mbalim tidak terjadi pelanggaran HAM, seakan-akan di Mbaliem tidak terjadi penambahan pasukan yang berlebihan, seakan-akan di Mbalim Anda dapat menemukan kedamaian. Omong kosong! Ini muslihat, itu pembohongan terhadappublik.

Seperti sebuah fenomena politik domino, apa yang terjadi di Mbalim, Jayapura dan Ancol, adalah sebuah taktik tertentu untuk pura-pura mengakomodir Melanesia kedalam semangat NKRI. Bukankah ini mendekati HUT RI? Wajar begitu, tetapi yang tidak wajar adalah: NKRI dan aparatusnya tidak pernah mau jujur katakan bahwa mereka gagal membangun Papua.

Kita diadu oleh logika politik yang dibolak-balik. Rakyat kecil tidak mampu memahami ini secara benar, maka adalah wajar jika kritik harus secara terbuka saya letakkan disini sebagai upaya menetralisasi politisasi budaya Melanesia yang sedang berlangsung hari-hari ini dan entah sampai kapan? [Bersambung]

Read More...

Summary only...

Refi Mascot

 

Refi, seniman muda berbakat, fotografer yang mengabdikan hidupnya untuk mempromosikan kearifan tradisional milik berbagai masyarakat adat yang ada di Indonesia.

Read More...

Summary only...

Saudaraku, denganPersatuan Rakyat Tertindas Kita Mampu Kalahkan Mereka Yang Menindas!

 

Read More...

Summary only...

Back To My Root!

 

Read More...

Summary only...

Pencurian SDA Papua!

 

Read More...

Summary only...

PAHLAWAN HUTAN DUNIA

Banyak sekali klaim dari pihak-pihak luar, terutama ilmuwan, aktivis lingkungan dan politisi, yang sering mengakui dirinya sebagai orang atau kelompok yang paling bertanggung jawab atas keselamatan Hutan diseluruh dunia. Tapi banyak pihak yang lupa bahwa "pahlawan sesungguhnya" adalah masyarakat adat, yang hidup dan tinggal didalam Hutan sejak mereka ada di Bumi ini.

Saya masukan disini sebuah puisi yang disumbang seseorang bernama Anim Ha, yang menuangkan gagasannya mengenai "Masyarakat Adat Sebagai Pahlawan Hutan Dunia" dalam bait-bait puisi berikut.

====================
PAHLAWAN HUTAN DUNIA
====================

Tanah ini milik-ku
Ya, Ia milik-ku sejak aku tercipta
Gunung ini milik-ku
Ia lambang kegagahanku sejak mula
Sungai dan lembah ini milik-ku
Ia lambang keperempuananku sejak awal
Bentan sabana nan luas
Horizon laut tak terkira
Lambang gagah perkasanya aku
Di masa mudaku

Hutan ini milik-ku
Ia jadi tatanan hidupku
Ia atur siklus hidup makluk
Yang terjalin turun temurun
Bersama Ibu Bumi telah kujaga dia
Sepanjang hayat
Bersama Ibu Bumi telah kupelihara dia
Selayaknya ibu merawat anaknya

Tapi.....
Kau datang rampas tanah-ku
Kau datang rusak gunung-ku
Kau datang rusak hutan-ku
Kau datang curi milik-ku
Bahkan nyawaku kau incar
Hendak jadikan santapan siangmu

Biar darahku mengalir
Biar badanku remuk redam bersimbah luka
Biar nyawaku taruhannya
Aku tetap setia
Bersama Ibu Bumi lindungi alamku

Akan tiba waktunya
Ketika Ibu Bumi bicara
Tahukah kau banjir itu suara Ibu Bumi?
Tahukah kau gempa itu suara Ibu Bumi?
Tahukah kau badai itu suara Ibu Bumi?
Tahukah kau pemanasan global..........
Tahukah kau perubahan ilim dunia...........

Dengan serakah modalmu
Kau rusak tatanan sejati Bumi
Kau ciptakan penindasan manusia
Kini Ibu Bumi bicara
Dan kau..........
Yang terlindung pencakarlangit
Yang disuguhi kemewahan
Yang berpesta ditengah ketidakadilan
Kau akan rasakan amarahnya
Dan marahnya dasyat!

Aku adalah aku
Sejak mula berdiam dimuka Bumi
Aku adalah aku
Akan lenyap bersama Bumi
Ingat-ingatlah aku
Dengar-dengarlah aku
Akulah penjaga Bumi
Akulah PAHLAWAN HUTAN DUNIA!!

Freeway, 11 Agustus 2007
Pukul 15.45 Waktu Papua
By Aim Ha

Read More...

Summary only...

Pilkada DKI Jakarta: Antara Militerisasi Politik dan Oligarki Demokrasi

Membaca fenomena Pilkada DKI Jakarta hari ini, bagi saya, adalah membaca kembali ruang-ruang politik dan demokrasi, yang diupayakan melalui pergorbanan berdarah-darah gerakan mahasiswa 1998.

Hingga hari ini, reformasi telah berjalan 9 tahun, tetapi hingga hari ini pula, reformasi 1998, bagi kita kaum muda, sudah dapat dipastikan mati suri. Berkuasanya kembali kekuatan orde baru pada masa-masa sekarang, telah menunjukkan pesan politik dengan jelas bahwa Orde Baru masih eksis dan elemen-elemen pendukung orde baru sekarang ini telah menemukkan kembali momentum politik mereka yang hilang pasca reformasi 1998.

Banyak benar agenda reformasi 1998 dikhianati oleh kelompok-kelompok politik yang memboncengi reformasi sebagai kedok untuk kepentingan golongan. Akhirnya yang menjadi korban dan yang selalu menjadi anak haram politik adalah mereka yang masih bersikap kritis sesuai agenda reformasi 1998 dan tentu saja rakyat kebanyakan.

Saya teringat kembali ucapan Alm. Hatta mengenai masalah-masalah berdemokrasi. Hatta mengatakan:

"Apa yang terjadi sekarang ialah krisis daripada demokrasi. Atau demokrasi dalam krisis. Demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaannya, lupa syarat-syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki, (yang) lambat laun digantikan oleh diktator. Ini adalah hukum besi dari sejarah dunia!" (Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (penyunting), Mohammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran, UI Press, Jakarta, 1992, halaman 112).

Selain karena demokrasi yang keblabasan, penghianatan reformasi 1998 juga terjadi karena beberapa hal, misalnya: kasus korupsi BLBI yang penyelesaian makin kabur dan banyak terjebak pada deal-deal politik tentatif yang semakin menyengsarakan rakyat. Kasus kegagalan reformasi lain adalah: menguatnya peran-peran dari lembaga bentukan orde baru yang sekarang sudah mampu menghegemoni rakyat. Elemen-elemen orde baru inilah yang saat ini sedang menguasai panggung politik Jakarta.

Menguatnya kembali peran politik militer dalam peta politik sipil di Indonesia menunjukan bahwa demokrasi sedang menuju ambang kehancurannya. Diktator, sebagaimana pandangan Hatta, akan muncul ditengah situasi demokrasi yang tidak terkontrol.

Prakondisi tidak terkontrolnya demokrasi politik sipil karena intervensi paket-paket kebijakan politik neo-liberal yang diintrodusir lembaga-lembaga donor kepada hamba-hamba mereka [baca: pemerintah Indonesia] dikombinasikan dengan praktek tatanegara yang ambigu, telah melahirkan bola liar demokrasi yang telah di kick-off pada reformasi 1998, tidak bisa dibendung, ia telah menjadi bola liar yang jika tidak mampu dikontrol, akan menjadi bumerang bagi mereka yang saat ini sedang giat-giatnya berpraktek atas nama demokrasi palsu ini.

Trias politika, sebagaimana dipahami universal, adalah pembagian kewenangan secara jelas antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Inilah bayangan ideal pembentukan negara, dimana ada keseimbangan antara lembaga kekuasaan [pemerintah], lembaga pengawasan [dpr, mpr, dpd] dan lembaga hukum [ma, ky, mk]. Sayangnya di Indonesia, keseimbangan itu ditiadakkan. Peran MK dibuat menjadi banci, sama dengan peran MA yang juga banci.

Militerisasi Politik
Dalam kasus Pilkada DKI, masuknya militer aktif kedalam bursa Pilkada DKI, bagi saya, sudah sangat jelas menunjukkan pesan politik kepada rakyat bahwa: militerisasi politik sedang terjadi. Saya tidak mampu membayangkan seorang Fauzi Bowo berkencan dengan Jendral Priyono atau sebaliknya Jendral Adang Dorodjatun yang Polisi bisa masuk kedalam bursa Pilkada DKI.

Pesan yang demikian jelas melalui fenomena Pilkada DKI mengingatkan kita hari ini bahwa semangat reformasi 1998 sedang mengalami masa-masa paling suram. Bukan tidak mungkin, Pilkada DKI akan memperkuat posisi politik kelompok militer [TNI/Polri]. Dengan demikian, militer secara sadar masuk kedalam wilayah politik.

Harapan reformasi yang demikian luhur, dikhianati hanya karena politik bagi-bagi kekuasaan yang masih mau dilakukan oleh TNI secara institusi dengan pihak politisi sipil.

Dwi Fungsi kembali bangkit? Pertanyaan ini wajib dijawab oleh semua pihak yang bertanggung jawab atas reformasi 1998 dan juga para pihak yang sudah terlanjur masuk kedalam jibaku politik elit sehingga mengorbankan tuntutan-tuntutan utama reformasi 1998.

Oligarki Demokrasi
Kini hampir semua partai besar di Indonesia mengklaim diri sebagai yang paling demokratis. Bahkan pemimpin-pemimpn politik Indonesia hari ini mengatakan bahwa demokrasi telah berjalan sesuai amanat reformasi 1998, buktinya adalah: Pilpres 2004 secara langsung, Pemilu Anggota Legislatif, pembentukan perangkat-perangkat lembaga Yudikatif seperti MK, KY, KPK, dan beberapa lain.

Sayangnya, peran Yudikatif yang masih mengambang dalam konteks Trias Politika di Indonesia, menyebabkan banyak kasus hukum besar yang melibatkan sejumlah kader partai-partai besar lebih banyak dikompromikan secara politis dan bukan diselesaikan melalui mekanisme hukum positif yang berlaku universal atau bahkan seperti yang diatur oleh KUHP.

Pertanyaannya adalah: inikah bayangan demokrasi yang kita sama-sama kehendaki? Pembagian peran yang tidak jelas antara Eksekutif [Presiden] dan Legislatif [DPR] dengan Yudikatif [MA] menyebabkan logika penyelesaian hukum lebih banyak diselesaikan menurut logika politik dan itu berarti, keadilan hukum lebih banyak dikompromikan melalui "keadilan politik." Jika sudah begitu tentu yang terjadi adalah kemenangan ada dipihak partai dan kader-kader partai tentu akan selamat jika mereka tersandung dugaan korupsi, sebagai contoh saja. Bagai kasus Lapindo? Ichal masih tetap santai menjabat sebagai Menko Kesra, sementara ribuan rakyat porong hidup tak tentu nasibnya.

Amien Rais bisa bebas jalan diamana saja, karena umpan baliknya mengenai dugaan korupsi dana-dana non bujeter milik DKP yang dikorupsi milyaran rupiah oleh sebagian besar elit politik Indonesia pada masa kampanye Pilpres 2004 tidak diselesaikan secara tuntas.

Kini elemen-elemen orde baru yang sudah mereinkarnasi itu kembali menyedot perhatian politik rakyat ke arah keinginan mereka dan kerja mereka selalu berhasil dalam hal membohongi rakyat kecil.

Rakyat Jadi Korban
Dalam catatan BPS, 6 Juta KK di Indonesia hari ini tergolong tidak memiliki rumah alias homeles people, itu berarti jika dalam satu keluarga, memiliki 5 anggota keluarga, secara matematis dapat kita pastikan 30 juta rakyat miskin tidak memiliki rumah yang layak untuk ditempati. Artinya 30 juta orang Indonesia saat ini tidak punya rumah dan mereka itu adalah kelompok masyarakat yang hidup pasca krisis moneter 1995-1998.

Puluhan ribu rakyat di Porong, Sidoarjo, nasibnya tidak mampu diselesaikan secara bijaksana, rakyat dibairkan berjibaku dengan masalahnya sendiri. Posisi rakyat dibuat mengambang, sama seperti aliran lumpur panas lapindo yang kian menggila dikawasan Sidoarjo. Siapa yang mau secara elegan mengakui kesalahannya dan bertindak bijak untuk menyelesaikan secara tuntas masalah lumpur lapindo? Jawaban pas mungkin sebaiknya keluar dari SBY-Kalla dan Aburizal Bakrie.

Bagaimana pula dengan nasib petani di Grati yang dibedil TNI? Nasib petani yang tertembak itu dibiarkan tidak jelas, bahkan Komnas HAM menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Grati bukanlah pelanggaran HAM.

Inilah sebuah paradoks yang tercipta ditengah begitu banyaknya kasus pelanggaran HAM yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas, termasuk didalamnya praktek-praktek pelanggaran HAM di Papua selama 43 tahun “integrasi.” Karena integrasi paksaan, maka integrasi paksaan itu perlu dijaga dengan bedil dan bayonet.

Dalam kasus Grati, pertanyaan saya adalah: berdasarkan ukuran mana Komnas HAM mengatakan bahwa kasus Grati bukan kasus pelanggaran HAM? Apa sesungguhnya peran Komnas HAM bagi rakyat? Apa masih perlu kita memakai sebuah institusi yang bernama Komnas HAM untuk meperjuangkan penegakkan HAM di Indonesia? Bak panggang jauh dari api, demikian pula Komnas HAM. Ia tidak lebih dari sebuah lembaga yang melegalkan pelanggaran HAM.

Bagaimana dengan rakyat Papua?
Saya di Papua juga punya banyak masalah: OTSUS yang gagal dilakukan, penerapan hukum yang main tebang pilih, illegal logging yang tak terkontrol, illegal fishing yang juga tak terbendung sampai pada illegal mining yang sudah mencerabut akar-akar budaya, sosial dan ekonomi rakyat di Papua.

Penambahan militer dengan jumlah yang tidak terhitung, terus terjadi, seiring menguatnya gejolak politik di Tanah Papua.

Saya kembali membayangkan Daerah Operasi Militer [DOM] yang terjadi pada tahun 1978 - 1998 di Papua. Bayangan kekerasan militer yang begitu kejam, kembali terimajinasi dihadapan pikiran saya ketika saya melihat proses-proses politik yang kian memanas di Tanah Papua.

Proses-proses pemekaran propinsi dan kabupaten di Tanah Papua adalah logika politik teritorial TNI yang sukses dirasuki kedalam pikiran segelintir kecil pemimpin lokal Papua yang haus kekuasaan, dan yang hari ini tengah berlomba-lomba mengajukan proposal pemekaran kepada Jakarta sebagai proyek bagi-bagi kekuasaan diantara kelompok komprador borjuasi yang secara politis yang menguat di Papua.

Seperti diketahui, operasi militer di Tanah Papua dimulai secara de facto pada waktu bermulanya pendudukan Indonesia atas Tanah Papua pada tahun 1963 dan berlaku makin represif ketika secara de jure operasi militer dijalankan pada tahun 1978 hingga tanggal 5 Oktober 1998 (20 tahun) ketika dicabut akibat desakan reformasi yang kuat.

Kini Koter diperkuat kembali oleh TNI dengan alasan untuk meredam potensi terorisme di Indonesia. Alasan kedua yang tidak tersirat dari kebijakan TNI mempertahankan koter adalah untuk merepresi kekuatan kritis rakyat diwilayah konflik seperti Tanah Papua.

Dalam jawaban tertulisnya kepada Komisi I, saat digelar rapat dengar pendapat dengan pihak DPR-RI (27/2/2007), KSAD Jendral Djoko Santoso menekankan upaya mengoptimalkan keberadaan bintara pembina desa (Babinsa) sebagai "mata dan telinga" dalam mengumpulkan keterangan, khususnya dalam penanganan ancaman terorisme (Kompas, 28/2/2007).

Gejolak Papua yang tak kunjung padam melegalkan kehadiran militer Indonesia kedalam wilayah ini sehingga secara pasti memulai kembali pola Daerah Operasi Militer [DOM] seperti yang telah diterapkan mereka pada tahun 1978 – 1998. Sekedar catatan tambahan, represi militer Indonesia di Papua sama persis dengan jaman dimana DOM terjadi untuk kali pertama yaitu antara tahun 1978 – 1998. Pasca kematian Alm. Theys Hiyo Eluay, represi militer di Papua justru semakin tajam dan meningkat drastis.

Saya kembali mengutip Bung Hatta;

"Revolusi kita menang dalam menegakkan negara baru, dalam menghidupkan kepribadian bangsa. Tetapi revolusi kita kalah dalam melaksanakan cita-cita sosialnya.... Krisis ini dapat diatasi dengan memberikan kepada negara pimpinan yang dipercayai rakyat! Oleh karena krisis ini merupakan krisis demokrasi, maka perlulah hidup politik diperbaiki, partai-partai mengindahkan dasar-dasar moral dalam segala tindakannya. Korupsi harus diberantas sampai pada akar-akarnya, dengan tidak memandang bulu. Jika tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tidak dikempiskan. Demoralisasi yang mulai menjadi penyakit masyarakat diusahakan hilangnya berangsur-angsur dengan tindakan yang positif, yang memberikan harapan kepada perbaikan nasib." Deliar Noer dalam bukunya "Mohammad Hatta: Biografi Politik" yang diterbitkan oleh LPE3S, Jakarta, 1990, halaman 504-505.

Dengan demikian, apa yang diperjuangkan rakyat Papua, tentu harus bisa diterima kelompok lain di Indonesia, jika benar-benar menghargai kebebasan berpendapat dan kebebasan berpolitik. Termasuk hak untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Sama seperti masyarakat Jakarta yang tanggal 8 Agustus nanti melaksanakkan hak politiknya.

Read More...

Summary only...

Front PEPERA PB Dalam Aksi

 
 
 
 

Read More...

Summary only...