Pembaca yang baik, selama kurang lebih 8 bulan, saya tidak dapat mengakses blogs ini, karena email saya yang beralamat di gmail.com dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi syukurlah, kini saya sudah dapat menggunakan email tersebut, setelah berhubungan dengan team google dan help centernya.
Kini saya akan menghadirkan kembali tulisan-tulisan saya melalui blogs pribadi saya ini agar dapat dinikmati oleh pembaca sekalian.
Selain itu, saya juga menambahkan iklan baru disini, bagi pembaca yang tertarik dengan cara pencarian uang melalui media internet, silahkan mencoba dengan membuka iklan layanan tersebut.
Demikian, semoga bermanfaat.
Wednesday, 23 July 2008
Akhirnya berfungsi kembali!
Harkitas Papua, 1 Juli 2007
Berikut adalah tampilan gambar pada saat dilakukannya Upacara Hari Proklamsi Republik Papua Barat pada tanggal 1 Juli 2007. Sudah diedit Anda dapat melihat foto-foto upacara tersebut dibawh ini. 
Sunday, 23 September 2007
Budaya Konsumtif Yang Merusak
Kita sedang berada pada satu masa dimana konsumerisme menjadi budaya yang sedang mengglobal sekaligus merusak manusia dan kemanusiaan itu sendiri!
[Hans Gebze]
Pada pertengahan Juni 2007 lalu bertempat di salah satu kota di Jerman, negara-negara industri maju menggelar sebuah pertemuan penting yang membahas masalah Perubahan Iklim dan fenomena ikutannya yang disebut "Pemanasan Bumi." Jelas bahwa semua dampak perubahan iklim dunia dan pemanasan bumi dihasilkan oleh karena sikap serakah manusia yang konsumtif.
Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, kita melihat sikap arogan AS yang diikuti Australia dalam menolak menjalankan agregat Protokol Kyoto yang mengatur tentang penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Barangkali kita semua masih ingat apa yang terjadi di Jerman pertengahan Juni lalu.
Satu pesan jelas terlihat, ditengah ujian maha besar bagi umat manusia dalam mengurangi sifat komsumtifnya yang cenderung merusak alam, AS sebagai salah satu konsumen energi terbesar dunia dengan kepongahannya, mengambil sebuah tindakan politik yang tidak mempedulikan manusia dan kemanusiaan.
Padahal, saat ini dunia dihadapkan pada satu pilihan pati: mengurangi ketamakan konsumtif kita dalam penggunaan energi fosil yang merusak Ozon atau tetap menggunakan energi fosil dengan konsukuensi pemanasan bumi menjadi ancaman peradaban umat manusia.
Amerika Serikat dikenal sebagai negara pengguna energi fosil terbesar di dunia. Kurang lebih 40% penggunaan energi dunia dimonopoli oleh Amerika Serikat, dengan demikian terlihat jelas jika pada KTT G8 di Jerman pada Juni 2007 lalu, AS dengan tegas menolak meratifikasi Protokol Kyoto.
Budaya Konsumtif ala Kapitalis
Sejarah perkembangan manusia sebagaimana digambarkan dalam ilmu antropologi dan sosiologi, bermula dari masyarakat komunal, dimana pada masa awal perkembangan peradaban, manusia yang satu dan manusia yang lain melakukan hubungan sosial - ekonomi dengan cara melakukan barter. Pada waktu kita mempelajari ilmu ekonomi di SMP dan atau SMU, kita diperkenalkan akan sebuah teori dasar ekonomi, yaitu: dengan modal sekesil-kecilnya, kita diharapkan mendapat untung yang lebih besar.
Kompetisi dimulai pada waktu manusia sudah tidak lagi memakai cara barter dalam pertukaran barang. Pada masa perbudakan, manusia satu mengeksploitasi manusia lain yang lebih lemah untuk mengambil untung dari situasi ini. Alat tukar yang digunakan sudah bukan lagi barter seperti pada jaman komunal.
Kita beranjak pada masa feodalisme, struktur dagang sudah lebih mapan dengan pola pemberian upeti oleh negara-negara vasal [negara atau wilayah bahawan] kepada induk feodal. Masa feodialisme memunculkan suatu metode baru yang mutakhir dalam proses ekploitasi manusia.
Strata sosial yang mendukung unsur penindasan lebih mapan pada jaman feodal, dimana negara sebagai kehendak Ilahi adalah pengejawantahan dari Tuan Tanah [kaum feodal atau ningrat] yang bertugas menjalankan negara sebagai amanah agung dan karenanya rakyat harus menjadi hamba paling setia yang tidak boleh membantah setaiap aturan yang dikeluarkan negara.
Kecenderungan konsumtif pada masa ini sudah sangat tersistem dengan model eksploitasi melalui metode land rente oleh kaum feodal. Petani dan petani penggarap dihisap melalui metode sewa tanah dan atau pengendalian pasar yang dilakukan oleh kaum feodal.
Pada masa kapitalisme merkantilis berkembang, metode eksploitasi yang digunakan adalah metode eksploitasi feodal yang dikombinasi dengan sedikit pola kapitalis. Pada masa kolonial, Belanda merupakan salah satu negara kapitalis yang menggunakan metode eksploitasi kapitalisme merkantilis.
Pada masanya, Kapitalisme awal dimunculkan oleh penemuan mesin uap di Inggris yang mendorong proses industrialisasi secara besar-besaran. Ketika mesin-mesin industri di Eropa Barat berkembang dengan sangat cepat, terjadilah sebuah proses eksploitasi besar-besaran dalam sejarah peradaban manusia melalui proses kolonisai.
Kolonisasi wilayah baru oleh negara kapitalis [Eropa Barat] pada awal abad ke 17 dan 18 adalah untuk memenuhi selera konsumtifnya para pemilik modal yang berkolaborasi dengan negara dan institusi gereja.
Trilogi 3G yaitu: Gold, Glory dan Gospel adalah trilogi kapitalisme yang dimungkinkan oleh meledaknya proses industrialisasi di Inggris. Trilogi ini muncul, bukan karena kebaikan hati orang barat untuk menyebarkan kebiakan [Injil] kepada manusia dibelahan dunia lain, tetapi hanya dipicu oleh tiga kebutuhan pokok:, yaitu: pertama; eksploitasi sumber daya alam di wilayah-wilayah lain yang lebih kaya, kedua; penyerapan tenaga kerja yang lebih murah [ingat perbudakan modern?] dan ketiaga; penciptaan pasar untuk mengambil keuntungan dari proses industrialisasi yang maju pesat di Eropa Barat.
Pada masa sekarang, metodologi penjajahan atau penghisapan sudah tidak dilakukan dengan menggunakan model fisik seperti pada jaman kolonialisme. Dalam perkembangannya, kapitalisme menggunakan model yang lebih halus dengan didukung oleh institusi atau instrumen eksploitasi yang lebih rapi, tersistem dengan menggunakan aturan hukum yang fleksibel berdasarkan kemauan para kapitalis.
Bank Dunia, WTO dan IMF, sekedar untuk menunjukkan contoh, adalah alat-alat legal yang dimiliki oleh negara-negara industri maju untuk mendikte negara berkembang dan miskin untuk mengamini pola konsumtif mereka yang tidak terkontrol. Proses eksploitasi sumber daya alam yang tak terkontrol dibekingi oleh industrialisasi modern di negara-negara maju menghasilkan fatamorgana kemanusiaan yang paling suram: kemiskinan bagi pemilik sumber daya alam [negara berkembang dan maju] dan kerusakan bumi akibat sikap serakah eksploitasi pemilik modal besar [Multi / Trans Nastional Corporation] yang dimiliki negara-negara industri maju.
Dampaknya jelas, kehancuran Bumi berakibat kehadiran fenomena baru "Pemanasan Bumi" yang oleh banyak ahli diprediksi akan menghancurkan kemapanan sistem sosial yang sudah terbentuk akibat bencana alam seperti badai, gempa bumi, tsunami dan banjir. Pemanasan Bumi akan menghasilkan apa yang disebut "manusia miskin baru." Barangkali kita masih ingat Tsunami Acheh? Jelas bahwa peristiwa alam yang maha dasyat itu telah menghasilakn manusia miskin baru dalam jumlah yang sangat besar. Bagaimana dengan Banjir Bandang yang terus melanda Asia Selatan [Bangladesh dan India]? Jelas juga kita melihat "manusia miskin" dimunculkan oleh bencana alam ini.
Bahkan para ahli memprediksi, akibat pemanasan bumi, proses migrasi akan terjadi. Bencana alam yang merusak bagian lain Bumi akan menghadilkan proses migrasi dari wilayah-wilayah dimana bencana terjadi. Migrasi adalah reaksi alami yang dimiliki manusia untuk menyelamatkan diri ke wilayah yang lebih aman. Tetapi bukan tanpa masalah, proses migrasi kelompok manusia ke wilayah lain yang lebih aman diperkirakan akan memunculkan konflijk perebutan lahan, konflik perebutan lahan memunculkan peristiwa politik yang kita kenal sebagai "perang."
Sejarah mencatat, proses industrialisasi yang maju di Eropa Barat akibat revolusi industri, telah memacu proses migrasi penduduk dari Eropa Barat untuk menduduki wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam, selain untuk pemenuhan kebutuhan industrialisasi di Eropa Barat, tetapi juga penciptaan sistem pasar yang efektif dengan menggerakkan masyarakatnya yang sudah lebih maju dalam menjalankan mekanisme pasar di wilayah-wilayah baru. Proses migrasi penduduk Eropa Barat diperkirakan mencapai 66 juta jiwa pada masa-masa awal kolonisasi Asia, Afrika, Amerika Australia dan Pasifik, telah menghasilkan perang dunia pertama dan kedua.
Bukan tidak mungkin, pemanasan bumi yang semakin hebat dan perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi pada masa yang akan datang, akan memunculkan proses migrasi besar-besaran kelompok manusia dari wilayah bencana ke wilayah yang lebih aman yang akan memungkin terciptanya perang dunia. Bukan suatu wacaan baru, ini hanyalah catatan untuk mengingatkan betapa dasyatnya dampak yang dapat timbul akibat keserakahan manusia mengeksploitasi alam.
Fenomena pasar bebas [neo-liberaslisme] saat ini adalah fenomena konsumtif yang sudah tak terbendung lagi. Kemawahan membutuhkan kenyamanan dan "kedamaian semu" yang hanya diperoleh dengan jalan mengkonsumsi hasil produksi barang industri.
Kemewahan membutuhkan biaya yang besar dan hanya diperoleh oleh orang-orang kaya yang hidup mapan di negara-negara industri maju. Kemewahan membutuhkan konsumsi publik yang tidak sedikit. Demikianlah budaya konsumtif telah menjadi fenomena yang mengglobal dan paling merusak dalam sejarah perdaban manusia hari ini.
Amerika Serikat Yang Konsumtif, Bumi yang Merana
Pemenuhan kebutuhan energi AS yang besar membutuhkan pola atau sistem pendukung eksploitasi yang ampuh sesuai kebutuhan jaman. Prosesi perang Irak, kontrol minyak Timur Tengah, penguasaan pasar minyak dunia dan rencana atau kebijakan perang terhadap Iran yang dilakukan Amerika Serikat adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar domestiknya akan energi fosil [minyak bumi].
Penduduk AS yang konsumtif, tidak menghiraukan dampak sosial dan kemanusiaan yang ditimbulkan pemerintahannya akibat proses eksploitasi Multi National Corporation AS di negara-negara berkembang dan miskin untuk mendapatkan energi fosil.
Tetapi kita masih beruntung dan bisa secara obyektif menilai AS. Proses perlawanan rakyat AS menolak perang Irak misalnya, adalah sebuah gagasan kemanusiaan orisinil yang patut kita hitung sebagai naluri kemanusiaan yang tak bisa dibohongi.
Bahwa perang Irak bukanlah solusi final bagi AS untuk memenuhi kebutuhan energinya. Sebaliknya, Perang Irak, hanyalah merusak moral tentaranya yang bertugas di Irak, sekaligus menciderai peraraan seorang Ibu, yang akibat perang Irak, telah kehilangan anak laki-laki atau perempunnya yang bertugas di Irak, atau juga barangkali, perang Irak justru memisahkan dua pasang manusia yang baru saja merajut kasih untuk menggapai masa depan yang lebih baik.
Apa yang dilakukan the New Yorker [salah satu koran di AS] yang menentang pemberitaan media main-stream [CNN, Reuter, New York Times, Washington Post, dll] yang cenderung pro kebijakan luar negeri pemerintahan G.W Bush, mampu mendorong kesadaran sebagian rakyat AS untuk menolak perang.
Apapun yang terjadi di AS adalah wajar untuk dicermati sebagai kilas balik yang penting akan betapa pentingnya mendahulukan kemanudiaan daripada sekedar mengejar pemenuhan konsumsi minyak bumi [energi fosil] semata. [Bersambung....]
Monday, 27 August 2007
Bait-bait Puisi Papuan Diary
Aku menulis,
Aku penulis terus menulis
Sekalipun terror mengepung!
Syair milik Thukul. Saya meminjamnya karena tegas, jelas, lugas. Tukul inspirasi saya. Banyak hal saya coba pelajari dari seseorang yang hanya saya kenal namanya, mengenal muka tidak, memang kami anak se jaman tapi tak senasib, tak seumur dan tak diijinkan sang energi mutlak, untuk bertemu.
Saya punya beberapa puisi yang dibuat sejak awal Agustus lalu, mungkin ada yang mau baca? Saya tulis ulang dibawah.
--------------------
PAHLAWAN HUTAN DUNIA
--------------------
Tanah ini milik-ku
Ya, Ia milik-ku sejak aku tercipta
Gunung ini milik-ku
Ia lambang kegagahanku sejak mula
Sungai dan lembah ini milik-ku
Ia lambang keperempuananku sejak awal
Bentan sabana nan luas
Horizon laut tak terkira
Lambang gagah perkasanya aku
Di masa mudaku
Hutan ini milik-ku
Ia jadi tatanan hidupku
Ia atur siklus hidup makluk
Yang terjalin turun temurun
Bersama Ibu Bumi telah kujaga dia
Sepanjang hayat
Bersama Ibu Bumi telah kupelihara dia
Selayaknya ibu merawat anaknya
Tapi.....
Kau datang rampas tanah-ku
Kau datang rusak gunung-ku
Kau datang rusak hutan-ku
Kau datang curi milik-ku
Bahkan nyawaku kau incar
Hendak jadikan santapan siangmu
Biar darahku mengalir
Biar badanku remuk redam bersimbah luka
Biar nyawaku taruhannya
Aku tetap setia
Bersama Ibu Bumi lindungi alamku
Akan tiba waktunya
Ketika Ibu Bumi bicara
Tahukah kau banjir itu suara Ibu Bumi?
Tahukah kau gempa itu suara Ibu Bumi?
Tahukah kau badai itu suara Ibu Bumi?
Tahukah kau pemanasan global..........
Tahukah kau perubahan iklim dunia...........
Dengan serakah modalmu
Kau rusak tatanan sejati Bumi
Kau ciptakan penindasan manusia
Kini Ibu Bumi bicara
Dan kau..........
Yang terlindung pencakarlangit
Yang disuguhi kemewahan
Yang berpesta ditengah ketidakadilan
Kau akan rasakan amarahnya
Dan marahnya dasyat!
Aku adalah aku
Sejak mula berdiam dimuka Bumi
Aku adalah aku
Akan lenyap bersama Bumi
Ingat-ingatlah aku
Dengar-dengarlah aku
Akulah penjaga Bumi
Akulah PAHLAWAN HUTAN DUNIA!!
Freeway, 11 Agustus 2007
Pukul 15.45 Waktu Papua
-------------------
Puisi untuk KIDYOTI
-------------------
Sejak kapan merdeka ki?
Rakyat masih miskin ki
Apa hendak kau kata
Sejarah bilang
Dulu merah putih
Jaman berubah
NKRI bisa hidup?
Banyak benar salah atur
Banyak benar rakyat menderita
Bukan salah rakyat
Kau penguasa yg salah
Apa kau masih bangga menjadi penguasa?
Mabuk merdeka?
Minum anggur korupsi
Minum darah rakyat
Berpestalah ditengah kemiskinan rakyat
Apa kau masih membantah ki?
Apa kau masih ragu kata-kataku?
Besok revolusi yg benar akan muncul
Dan kita bukan lagi Indonesia Raya
Bukan lagi NKRI seperti katamu
Karno hebat
Apa yang kau banggakkan dari Mega?
Jual BUMN
Naikkan subsidi BBM
Naikkan tarif listrik
Buat susah rakyat kecil
Mega sama dengan G.W Bush
Mega sama dengan komprador
Mega adalah penindas gaya baru
Stop membual!
MERDEKA BUNG!
MERDEKA!
----------------------------
PAPUA - BETAWI, DUA FENOMENA
----------------------------
Indonesia Merdeka?
Merah Putih?
Pancasila?
UUD 45?
Apa jaminannye?
Lagu Sabang - Merauke
Lu buat setelah Papua dipaksa gabung NKRI
Integrasi, itu kata Murtopho, Ali, Jendral!
Apakah memberi rasa aman buat rakyat?
Apa ada kemakmuran?
Gak, kata lu gitu
Kagak ada ape-apenyee, itu kata si Pi Tung
Dulu gue hajar kumpeni, kata Pi Tung
Untuk pertahankan Tanah Moyang gue, engkong gue, babe gue..!
Kini Tanah moyang gue,
engkong gue,
babe gue
di serobot wajah2 serakah pengusaha + militer + birokrasi + urbanis
Jadilah betawi pinggiran....
Sadis amat..!
FBR?
FORKABI?
Gue kenal lu, gue ini anak Papua
Gue ngerokok bareng lu tiap saat
Gue biasa bareng ama lu di Roxy Mas
Gue biasa bareng ama lu di Selatan
Gue biasa bareng ama lu di Utara
Gue biasa bareng ama lu di Barat dan Timur
Gue di Rawa Bunga, lu pade kenal ame premanye pan?
Gue disitu ama lu
Gue di Kemanggisan ada engkong betawi gue...
Gue ketiup angin ke empat penjuru angin....!
Gue dah bilang ama lu pade
Jangan mau dikadalin SBY-JK lagi
Mega, Amien, dan kawan-kawan seperjuangan mereka....
Lu punya Gubernur si Foke, lu bilang bokapnye Jawa Ibunye Betawi
Iyeee, gue tau maksud lu pan biar dia diterima ama kalangan lu pade kan?
Betawi fenome penggusuran
Papua Fenomena politik dan bernegara
Dua-dua punya nasib yang sama
Sama-sama pemilik Tanah yang tergusur
Terpinggirkan, tersisih
Dari miliknya
Tapi Papua punya cerita lain
Papua juga BERHAK MERDEKA!
Merdeka, Merdeka, Merdeka!
Gue mau bilang: CUKUP!
Gue berhak merdeka!
Tuesday, 14 August 2007
Antara Juven Biakai dan Arnold Ap [Bagian I]
Sebuah Catatan Perjuangan Penegakkan Nilai-Nilai Adat dan Budaya Tanah Papua, Yang Mulai Lekang Dikikis Dominasi Budaya Barat dan Melayu!
Fenomena yang menarik minat! Itu kesan pertama yang timbul dalam benak saya, melihat begitu asyiknya media massa mengulas aksi-aksi budaya yang dilakukan oleh Masyarakat Adat dari Asmat. Bukan nilai baru, bukan pula nama baru. Asmat sudah dikenal dunia Internasional jauh sebelum perhelatan "Eksebisi Budaya Asmat" yang digelar di Lokasi Karnaval, Ancol, Jakarta, sejak tanggal 12 dan berakhir tanggal 19 Agustus nanti.
Mengurai Kejayaan Mambesak
Eksebisi Budaya Asmat ini dipimpin oleh Bupati Asmat, Bung Juven Biakai. Jauh sebelum menjabat Bupati, Juven adalah seorang pekerja seni, yang antara lain bersama Donatus Moiwend [dari suku Marind Anim, suku yang tinggal di Kota Maroke dan sekitarnya] mendorong laju maju budaya Selatan Papua dipanggung Budaya Papua pada tahun 1980-an.
Donatus sebagai seniman mural, hasil karya tokoh ini dapat dilihat di katedral Jayapura. Sementara pada masa-masa itu, Juven Biakai bekerja sebagai staff kurator museum seni dan antropologi Universitas Cenderawasih, dibawah kepemimpinan budayawan Papua, Alm. Arnold Ap.
Bukanlah sebuah kisah baru. Sebagai anak muda yang ambil peran aktif dalam kampanye-kampanye penguatan Budaya Papua dibawah koordinasi Alm. Arnold Ap pada awal 1980-an, Bung Juven Biakai tentu memiliki wawasan yang sama dengan Arnold Ap. Keutamaan gagasan dan wawasan itu adalah mempertahankan dan menyelamatkan eksistensi ke-melanesia-an Budaya Asmat dan Papua secara keseluruhan.
Saya memaknai Eksebisi Budaya Asmat kali ini dalam pandangan yang demikian. Ia bukan melulu menjadi sebuah upaya cita-cita kosong yang diletakkan begitu saja dalam kerangka semantis bahasa yang sederhana, tetapi sudah menjurus ke aras sosiologis yang dalam, sedalam saya memaknai Asmat sebagai Papua dan sedalam saya memaknai Papua sebagai Melanesia!
Menggugat Kebinekaan Yang Tak Berbineka!
Nuansa politis terlihat jelas dalam Eksebisi Budaya Asmat ini, hal ini terbaca karena bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia, tetapi secara terhormat, pemimpin-pemimpin Suku Asmat secara terbuka sudah katakan bahwa Eksebisi Budaya Asmat kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai upaya mensejajarkan relevansi kearifan tradional Asmat yang agung dengan budaya-budaya lain di nusantara. Dengan kata lain, Asmat hendak menampilkan ciri khususnya sebagai Suku besar di Papua yang sejak jaman dulu sudah membangun peradaban yang luar biasa eksotis, sebagai alternatif untuk orang luar memandang Asmat dan Tanah Papua.
Asmat hendak bilang bahwa Anda sekalian tidak boleh memandang Asmat atau Papua dalam stereotipe "primitif", "kanibal", "terbelakang", "pemabuk", "suka akan kekerasan", "tertinggal", "bodoh" dan sejumlah stereotipe lain yang sudah tertanam pada seluruh benak orang-orang Indonesia.
Asmat hendak bilang bahwa kalau Anda menjunjung Bhineka Tunggal Ika, maka Anda harus benar-benar hayati makna itu, jangan sekedar slogan kosong yang nyaring bunyi bagai tong kosong! Ini fenomena sosial yang sedang terjadi dan secara jujur saya harus katakan bahwa telah terjadi dominasi berlebihan oleh budaya-budaya tertentu di Indonesia yang itu menghambat laju maju budaya-budaya Papua.
Itulah yang ditawarkan Asmat dan itulah yang harus diterima dengan terbuka oleh semua pihak. Sudah banyak benar yang dikorbankan Masyarakat Adat Papua pada tatanan nilai luar dan kisruh ekonomi-politik yang menjadikan kita [orang Papua] sebagai korban paling empuk dari sistem imperialisme yang kejam dan yang dibantu oleh komprador paling setianya, yaitu pemerintah RI dan TNI/Polri.
Bagaimana Mbalim?
Apa yang berlangsung di Lembah Agung Mbalim [Wamena] hari ini adalah sebuah upaya kamuflase politik dengan target tertentu. Saya melihat upaya dikumpulkannya 40 Suku didaerah Pegungungan Tengah Papua untuk mendorong eksebisi budaya diwilayah ini adalah semata-mata untuk membalikkan opini, seakan-akan di Mbalim tidak terjadi pelanggaran HAM, seakan-akan di Mbaliem tidak terjadi penambahan pasukan yang berlebihan, seakan-akan di Mbalim Anda dapat menemukan kedamaian. Omong kosong! Ini muslihat, itu pembohongan terhadappublik.
Seperti sebuah fenomena politik domino, apa yang terjadi di Mbalim, Jayapura dan Ancol, adalah sebuah taktik tertentu untuk pura-pura mengakomodir Melanesia kedalam semangat NKRI. Bukankah ini mendekati HUT RI? Wajar begitu, tetapi yang tidak wajar adalah: NKRI dan aparatusnya tidak pernah mau jujur katakan bahwa mereka gagal membangun Papua.
Kita diadu oleh logika politik yang dibolak-balik. Rakyat kecil tidak mampu memahami ini secara benar, maka adalah wajar jika kritik harus secara terbuka saya letakkan disini sebagai upaya menetralisasi politisasi budaya Melanesia yang sedang berlangsung hari-hari ini dan entah sampai kapan? [Bersambung]
Monday, 13 August 2007
Refi Mascot
Refi, seniman muda berbakat, fotografer yang mengabdikan hidupnya untuk mempromosikan kearifan tradisional milik berbagai masyarakat adat yang ada di Indonesia.
Saturday, 11 August 2007
PAHLAWAN HUTAN DUNIA
Banyak sekali klaim dari pihak-pihak luar, terutama ilmuwan, aktivis lingkungan dan politisi, yang sering mengakui dirinya sebagai orang atau kelompok yang paling bertanggung jawab atas keselamatan Hutan diseluruh dunia. Tapi banyak pihak yang lupa bahwa "pahlawan sesungguhnya" adalah masyarakat adat, yang hidup dan tinggal didalam Hutan sejak mereka ada di Bumi ini.
Saya masukan disini sebuah puisi yang disumbang seseorang bernama Anim Ha, yang menuangkan gagasannya mengenai "Masyarakat Adat Sebagai Pahlawan Hutan Dunia" dalam bait-bait puisi berikut.
====================
PAHLAWAN HUTAN DUNIA
====================
Tanah ini milik-ku
Ya, Ia milik-ku sejak aku tercipta
Gunung ini milik-ku
Ia lambang kegagahanku sejak mula
Sungai dan lembah ini milik-ku
Ia lambang keperempuananku sejak awal
Bentan sabana nan luas
Horizon laut tak terkira
Lambang gagah perkasanya aku
Di masa mudaku
Hutan ini milik-ku
Ia jadi tatanan hidupku
Ia atur siklus hidup makluk
Yang terjalin turun temurun
Bersama Ibu Bumi telah kujaga dia
Sepanjang hayat
Bersama Ibu Bumi telah kupelihara dia
Selayaknya ibu merawat anaknya
Tapi.....
Kau datang rampas tanah-ku
Kau datang rusak gunung-ku
Kau datang rusak hutan-ku
Kau datang curi milik-ku
Bahkan nyawaku kau incar
Hendak jadikan santapan siangmu
Biar darahku mengalir
Biar badanku remuk redam bersimbah luka
Biar nyawaku taruhannya
Aku tetap setia
Bersama Ibu Bumi lindungi alamku
Akan tiba waktunya
Ketika Ibu Bumi bicara
Tahukah kau banjir itu suara Ibu Bumi?
Tahukah kau gempa itu suara Ibu Bumi?
Tahukah kau badai itu suara Ibu Bumi?
Tahukah kau pemanasan global..........
Tahukah kau perubahan ilim dunia...........
Dengan serakah modalmu
Kau rusak tatanan sejati Bumi
Kau ciptakan penindasan manusia
Kini Ibu Bumi bicara
Dan kau..........
Yang terlindung pencakarlangit
Yang disuguhi kemewahan
Yang berpesta ditengah ketidakadilan
Kau akan rasakan amarahnya
Dan marahnya dasyat!
Aku adalah aku
Sejak mula berdiam dimuka Bumi
Aku adalah aku
Akan lenyap bersama Bumi
Ingat-ingatlah aku
Dengar-dengarlah aku
Akulah penjaga Bumi
Akulah PAHLAWAN HUTAN DUNIA!!
Freeway, 11 Agustus 2007
Pukul 15.45 Waktu Papua
By Aim Ha
Monday, 6 August 2007
Pilkada DKI Jakarta: Antara Militerisasi Politik dan Oligarki Demokrasi
Membaca fenomena Pilkada DKI Jakarta hari ini, bagi saya, adalah membaca kembali ruang-ruang politik dan demokrasi, yang diupayakan melalui pergorbanan berdarah-darah gerakan mahasiswa 1998.
Hingga hari ini, reformasi telah berjalan 9 tahun, tetapi hingga hari ini pula, reformasi 1998, bagi kita kaum muda, sudah dapat dipastikan mati suri. Berkuasanya kembali kekuatan orde baru pada masa-masa sekarang, telah menunjukkan pesan politik dengan jelas bahwa Orde Baru masih eksis dan elemen-elemen pendukung orde baru sekarang ini telah menemukkan kembali momentum politik mereka yang hilang pasca reformasi 1998.
Banyak benar agenda reformasi 1998 dikhianati oleh kelompok-kelompok politik yang memboncengi reformasi sebagai kedok untuk kepentingan golongan. Akhirnya yang menjadi korban dan yang selalu menjadi anak haram politik adalah mereka yang masih bersikap kritis sesuai agenda reformasi 1998 dan tentu saja rakyat kebanyakan.
Saya teringat kembali ucapan Alm. Hatta mengenai masalah-masalah berdemokrasi. Hatta mengatakan:
"Apa yang terjadi sekarang ialah krisis daripada demokrasi. Atau demokrasi dalam krisis. Demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaannya, lupa syarat-syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki, (yang) lambat laun digantikan oleh diktator. Ini adalah hukum besi dari sejarah dunia!" (Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (penyunting), Mohammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran, UI Press, Jakarta, 1992, halaman 112).
Selain karena demokrasi yang keblabasan, penghianatan reformasi 1998 juga terjadi karena beberapa hal, misalnya: kasus korupsi BLBI yang penyelesaian makin kabur dan banyak terjebak pada deal-deal politik tentatif yang semakin menyengsarakan rakyat. Kasus kegagalan reformasi lain adalah: menguatnya peran-peran dari lembaga bentukan orde baru yang sekarang sudah mampu menghegemoni rakyat. Elemen-elemen orde baru inilah yang saat ini sedang menguasai panggung politik Jakarta.
Menguatnya kembali peran politik militer dalam peta politik sipil di Indonesia menunjukan bahwa demokrasi sedang menuju ambang kehancurannya. Diktator, sebagaimana pandangan Hatta, akan muncul ditengah situasi demokrasi yang tidak terkontrol.
Prakondisi tidak terkontrolnya demokrasi politik sipil karena intervensi paket-paket kebijakan politik neo-liberal yang diintrodusir lembaga-lembaga donor kepada hamba-hamba mereka [baca: pemerintah Indonesia] dikombinasikan dengan praktek tatanegara yang ambigu, telah melahirkan bola liar demokrasi yang telah di kick-off pada reformasi 1998, tidak bisa dibendung, ia telah menjadi bola liar yang jika tidak mampu dikontrol, akan menjadi bumerang bagi mereka yang saat ini sedang giat-giatnya berpraktek atas nama demokrasi palsu ini.
Trias politika, sebagaimana dipahami universal, adalah pembagian kewenangan secara jelas antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Inilah bayangan ideal pembentukan negara, dimana ada keseimbangan antara lembaga kekuasaan [pemerintah], lembaga pengawasan [dpr, mpr, dpd] dan lembaga hukum [ma, ky, mk]. Sayangnya di Indonesia, keseimbangan itu ditiadakkan. Peran MK dibuat menjadi banci, sama dengan peran MA yang juga banci.
Militerisasi Politik
Dalam kasus Pilkada DKI, masuknya militer aktif kedalam bursa Pilkada DKI, bagi saya, sudah sangat jelas menunjukkan pesan politik kepada rakyat bahwa: militerisasi politik sedang terjadi. Saya tidak mampu membayangkan seorang Fauzi Bowo berkencan dengan Jendral Priyono atau sebaliknya Jendral Adang Dorodjatun yang Polisi bisa masuk kedalam bursa Pilkada DKI.
Pesan yang demikian jelas melalui fenomena Pilkada DKI mengingatkan kita hari ini bahwa semangat reformasi 1998 sedang mengalami masa-masa paling suram. Bukan tidak mungkin, Pilkada DKI akan memperkuat posisi politik kelompok militer [TNI/Polri]. Dengan demikian, militer secara sadar masuk kedalam wilayah politik.
Harapan reformasi yang demikian luhur, dikhianati hanya karena politik bagi-bagi kekuasaan yang masih mau dilakukan oleh TNI secara institusi dengan pihak politisi sipil.
Dwi Fungsi kembali bangkit? Pertanyaan ini wajib dijawab oleh semua pihak yang bertanggung jawab atas reformasi 1998 dan juga para pihak yang sudah terlanjur masuk kedalam jibaku politik elit sehingga mengorbankan tuntutan-tuntutan utama reformasi 1998.
Oligarki Demokrasi
Kini hampir semua partai besar di Indonesia mengklaim diri sebagai yang paling demokratis. Bahkan pemimpin-pemimpn politik Indonesia hari ini mengatakan bahwa demokrasi telah berjalan sesuai amanat reformasi 1998, buktinya adalah: Pilpres 2004 secara langsung, Pemilu Anggota Legislatif, pembentukan perangkat-perangkat lembaga Yudikatif seperti MK, KY, KPK, dan beberapa lain.
Sayangnya, peran Yudikatif yang masih mengambang dalam konteks Trias Politika di Indonesia, menyebabkan banyak kasus hukum besar yang melibatkan sejumlah kader partai-partai besar lebih banyak dikompromikan secara politis dan bukan diselesaikan melalui mekanisme hukum positif yang berlaku universal atau bahkan seperti yang diatur oleh KUHP.
Pertanyaannya adalah: inikah bayangan demokrasi yang kita sama-sama kehendaki? Pembagian peran yang tidak jelas antara Eksekutif [Presiden] dan Legislatif [DPR] dengan Yudikatif [MA] menyebabkan logika penyelesaian hukum lebih banyak diselesaikan menurut logika politik dan itu berarti, keadilan hukum lebih banyak dikompromikan melalui "keadilan politik." Jika sudah begitu tentu yang terjadi adalah kemenangan ada dipihak partai dan kader-kader partai tentu akan selamat jika mereka tersandung dugaan korupsi, sebagai contoh saja. Bagai kasus Lapindo? Ichal masih tetap santai menjabat sebagai Menko Kesra, sementara ribuan rakyat porong hidup tak tentu nasibnya.
Amien Rais bisa bebas jalan diamana saja, karena umpan baliknya mengenai dugaan korupsi dana-dana non bujeter milik DKP yang dikorupsi milyaran rupiah oleh sebagian besar elit politik Indonesia pada masa kampanye Pilpres 2004 tidak diselesaikan secara tuntas.
Kini elemen-elemen orde baru yang sudah mereinkarnasi itu kembali menyedot perhatian politik rakyat ke arah keinginan mereka dan kerja mereka selalu berhasil dalam hal membohongi rakyat kecil.
Rakyat Jadi Korban
Dalam catatan BPS, 6 Juta KK di Indonesia hari ini tergolong tidak memiliki rumah alias homeles people, itu berarti jika dalam satu keluarga, memiliki 5 anggota keluarga, secara matematis dapat kita pastikan 30 juta rakyat miskin tidak memiliki rumah yang layak untuk ditempati. Artinya 30 juta orang Indonesia saat ini tidak punya rumah dan mereka itu adalah kelompok masyarakat yang hidup pasca krisis moneter 1995-1998.
Puluhan ribu rakyat di Porong, Sidoarjo, nasibnya tidak mampu diselesaikan secara bijaksana, rakyat dibairkan berjibaku dengan masalahnya sendiri. Posisi rakyat dibuat mengambang, sama seperti aliran lumpur panas lapindo yang kian menggila dikawasan Sidoarjo. Siapa yang mau secara elegan mengakui kesalahannya dan bertindak bijak untuk menyelesaikan secara tuntas masalah lumpur lapindo? Jawaban pas mungkin sebaiknya keluar dari SBY-Kalla dan Aburizal Bakrie.
Bagaimana pula dengan nasib petani di Grati yang dibedil TNI? Nasib petani yang tertembak itu dibiarkan tidak jelas, bahkan Komnas HAM menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Grati bukanlah pelanggaran HAM.
Inilah sebuah paradoks yang tercipta ditengah begitu banyaknya kasus pelanggaran HAM yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas, termasuk didalamnya praktek-praktek pelanggaran HAM di Papua selama 43 tahun “integrasi.” Karena integrasi paksaan, maka integrasi paksaan itu perlu dijaga dengan bedil dan bayonet.
Dalam kasus Grati, pertanyaan saya adalah: berdasarkan ukuran mana Komnas HAM mengatakan bahwa kasus Grati bukan kasus pelanggaran HAM? Apa sesungguhnya peran Komnas HAM bagi rakyat? Apa masih perlu kita memakai sebuah institusi yang bernama Komnas HAM untuk meperjuangkan penegakkan HAM di Indonesia? Bak panggang jauh dari api, demikian pula Komnas HAM. Ia tidak lebih dari sebuah lembaga yang melegalkan pelanggaran HAM.
Bagaimana dengan rakyat Papua?
Saya di Papua juga punya banyak masalah: OTSUS yang gagal dilakukan, penerapan hukum yang main tebang pilih, illegal logging yang tak terkontrol, illegal fishing yang juga tak terbendung sampai pada illegal mining yang sudah mencerabut akar-akar budaya, sosial dan ekonomi rakyat di Papua.
Penambahan militer dengan jumlah yang tidak terhitung, terus terjadi, seiring menguatnya gejolak politik di Tanah Papua.
Saya kembali membayangkan Daerah Operasi Militer [DOM] yang terjadi pada tahun 1978 - 1998 di Papua. Bayangan kekerasan militer yang begitu kejam, kembali terimajinasi dihadapan pikiran saya ketika saya melihat proses-proses politik yang kian memanas di Tanah Papua.
Proses-proses pemekaran propinsi dan kabupaten di Tanah Papua adalah logika politik teritorial TNI yang sukses dirasuki kedalam pikiran segelintir kecil pemimpin lokal Papua yang haus kekuasaan, dan yang hari ini tengah berlomba-lomba mengajukan proposal pemekaran kepada Jakarta sebagai proyek bagi-bagi kekuasaan diantara kelompok komprador borjuasi yang secara politis yang menguat di Papua.
Seperti diketahui, operasi militer di Tanah Papua dimulai secara de facto pada waktu bermulanya pendudukan Indonesia atas Tanah Papua pada tahun 1963 dan berlaku makin represif ketika secara de jure operasi militer dijalankan pada tahun 1978 hingga tanggal 5 Oktober 1998 (20 tahun) ketika dicabut akibat desakan reformasi yang kuat.
Kini Koter diperkuat kembali oleh TNI dengan alasan untuk meredam potensi terorisme di Indonesia. Alasan kedua yang tidak tersirat dari kebijakan TNI mempertahankan koter adalah untuk merepresi kekuatan kritis rakyat diwilayah konflik seperti Tanah Papua.
Dalam jawaban tertulisnya kepada Komisi I, saat digelar rapat dengar pendapat dengan pihak DPR-RI (27/2/2007), KSAD Jendral Djoko Santoso menekankan upaya mengoptimalkan keberadaan bintara pembina desa (Babinsa) sebagai "mata dan telinga" dalam mengumpulkan keterangan, khususnya dalam penanganan ancaman terorisme (Kompas, 28/2/2007).
Gejolak Papua yang tak kunjung padam melegalkan kehadiran militer Indonesia kedalam wilayah ini sehingga secara pasti memulai kembali pola Daerah Operasi Militer [DOM] seperti yang telah diterapkan mereka pada tahun 1978 – 1998. Sekedar catatan tambahan, represi militer Indonesia di Papua sama persis dengan jaman dimana DOM terjadi untuk kali pertama yaitu antara tahun 1978 – 1998. Pasca kematian Alm. Theys Hiyo Eluay, represi militer di Papua justru semakin tajam dan meningkat drastis.
Saya kembali mengutip Bung Hatta;
"Revolusi kita menang dalam menegakkan negara baru, dalam menghidupkan kepribadian bangsa. Tetapi revolusi kita kalah dalam melaksanakan cita-cita sosialnya.... Krisis ini dapat diatasi dengan memberikan kepada negara pimpinan yang dipercayai rakyat! Oleh karena krisis ini merupakan krisis demokrasi, maka perlulah hidup politik diperbaiki, partai-partai mengindahkan dasar-dasar moral dalam segala tindakannya. Korupsi harus diberantas sampai pada akar-akarnya, dengan tidak memandang bulu. Jika tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tidak dikempiskan. Demoralisasi yang mulai menjadi penyakit masyarakat diusahakan hilangnya berangsur-angsur dengan tindakan yang positif, yang memberikan harapan kepada perbaikan nasib." Deliar Noer dalam bukunya "Mohammad Hatta: Biografi Politik" yang diterbitkan oleh LPE3S, Jakarta, 1990, halaman 504-505.
Dengan demikian, apa yang diperjuangkan rakyat Papua, tentu harus bisa diterima kelompok lain di Indonesia, jika benar-benar menghargai kebebasan berpendapat dan kebebasan berpolitik. Termasuk hak untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Sama seperti masyarakat Jakarta yang tanggal 8 Agustus nanti melaksanakkan hak politiknya.
Saturday, 21 July 2007
Tuesday, 17 July 2007
NKRI Harga Mati! [Kritik Untuk Harian Kompas-Bagian I]
Salam,
Terima kasih, saya mendapat feed back yang baik dari beberapa rekan. Saya kira usulan Mas Stepanus dan Bung Patrick relevan untuk dipertimbangkan oleh sebuah harian berita sekaliber Kompas ini. Saya kira, teman-teman di Kompas juga masih memiliki hati nurani, walaupun kadang-kadang hati nurani itu dihadapkan langsung dengan kepentingan "pasar" dan "pemerintah."
Inilah yang menjadikan Kompas, sebagai salah satu media main stream, saat ini, sudah banyak diprotes, bukan oleh saya, tetapi oleh pembaca maupun oleh rekan-rekan wartawan lain, yang beranggapan bahwa Kompas lebih memihak "pemilik modal" atau Kompas lebih memihak pada mereka yang "memasang iklan" dan bukan kepada pembacanya, apalagi rakyat miskin.
Saya tidak berharap bisa mengubah paradigma itu di Kompas, itu hak yang wajar, sewajarnya sebuah institusi bisa maju diengah pesatnya neo-liberalisme yang makin menggila. Saya kira itu juga pilihan Kompas atau manajeman Kompas untuk menghidupi ribuan karyawan atau buruhnya. Itu wajar. Itu logis.
Tetapi, saya, sejak awal hanya hendak kritik atau kasih teguran buat Kompas, supaya Kompas, paling tidak sebagai sebuah media yang besar, juga bisa menerima masukan atau opini dari orang-orang pinggiran seperti saya dan atau rakyat Papua pada umumnya, yang "JAUH DI MATA, JAUH JUGA DIHATI!"
Kejauhan kami dari hiruk pikuk politik nasional, menenggelamkan kami dipusaran dugaan tak beralasan, yang dengan sengaja dan sadar dibangun oleh mesin-mesin negara [TNI/Polri/BIN/BAIS, Birokrasi Sipil dari Pusat Sampai Daerah] untuk tetap mempertahankan "NKRI Harga Mati!" Untuk tetap mempertahankan sebuah "Pencurian Sumber Daya Alam Papua" tanpa kita sebagai orang Papua pemilik langsung atas sumber-sumber itu dilibatkan, kecenderungan yang terjadi malah sebaliknya: diabaikan, dikucilkan, ditindas, diusir dari Tanah-Tanah Adatnya, ditembaki, dipenjara, dibunuh, dll.
Itu masalah besar sudara2. Ini maslah besar bagi saya dan juga 2,5 juta orang yang hari ini hidup di Tanah Papua. Banyak cerita memilukan, yang jika diungkapkan satu per satu, akan menguak begitu dalam luka jiwa saya. Saya seorang pemuda yang tidak bisa tinggal tenang meilihat situasi ini.
Saya baru berusia 28 Tahun saat ini, dan selama 28 tahun kehidupan saya di Tanah Papua dan atau di Indonesia, saya diajarkan oleh hidup. Saya dibesarkan oleh sebuah nilai yang bernama: PENJAJAHAN! Ketika saya memperolah cukup ilmu untuk melawan sitem yang menindas, maka saya dengan sepenuh jiwa mengambil jalan itu, bahkan saya adalah orang yang paling dicari-cari selama ini oleh Polda Papua karena dituduh terlibat dalam peristiwa Abepura Berdarah, 16 Maret 2006.
Beruntung saya masih memiliki sejumlah kawan, saya masih memiliki sejumlah sahabat yang dengan lapang dada menerima saya dan yang mendengar keluh kesah saya, bisa menerima saya ketika saya sedang bersusah hati, bisa memberi ketika saya meminta, bisa memberi saya harapan untuk hari ini hidup. Untuk mereka, saya tidak bisa berkata apa-apa, saya menyimpan tindakan mereka dalam relung jiwa saya yang paling dalam, ungkapan terima kasih saya, hanya bisa saya katakan lewat hubungan kita yang saya akan tetap abadi, sampai suatu ketika yang punya hidup memanggil saya untuk menghadap hadirat-Nya.
Saya sorang pemuda yang sudah lebih 15 tahun tidak bertemu Ibu kandung saya, hanya karena sebuah cita-cita perjuangan yang belum tuntas saya lakukan. Tapi Ibu yang juga setia itu, yang sudah dua kali saya bicara langsung dengannya melalui telepon, dia-lah yang terus memberi semangat agar saya tetap bertahan hidup dan berjuang untuk menggapai kebebasan sejati: PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA! Ya, berjuang! Berjuang MENGGAPAI MATAHARI YANG BELUM TERGAPAI.
Salam Dari Timur!
Papuan Diary
Aku Akan Tetap Menulis!
-----------------------
Feed Back:
--------------------
Bung Patrick [1]
-------------------
Pak Stephanus Mulyadi Yang Terkasih,
Sebelumnya mohon maaf lho Pak, saya juga sangat sepakat dgn opini Bpk. Percaya atau tidak, saya dibesarkan di luar Jawa, dan ketika berada di Jawa, baru saya saksikan dgn mata kepala sendiri betapa pembangunan di Indonesia terpusat di pulau yg miskin sumber daya alam ini (bila dibandingkan dgn pulau-pulau besar lainnya).
Dan, saya juga sepakat dgn opini Bpk, pendekatan utk mengatasi separatisme yg berorientasi "security first" (menekankan pada stabilisasi politik-keamanan, pertahanan negara, dll) sudah TIDAK ZAMANNYA LAGI!
Jadi, mari kita katakan SONTOLOYO kepada org yg berkata, Mari Tumpas Gerakan Separatisme (dan seruan yg sejenisnya)!!!
Padahal, konsepsi keamanan (security) tidak hanya berkutat kepada aspek militer semata!! Aspek non-militer (kesejahteraan/ekonomi, sosial-budaya, diplomasi, dll) juga merupakan bagian dari keamanan!!!!
Saatnya utk berkata, mari atasi separatisme dgn pendekatan yg berorientasi kpd "human security first"!! "human security"?
Yaa..human security...pendekatan yg jauh melampaui orientasi keamanan (baca: politik & militer)!!!
Salam hangat,
Patrick Hutapea
--------------------
Bung Patrick [2]
--------------------
Pak Mulyadi,
Sepertinya sudah jelas tuhh...ada rakyat di Papua yg ingin merdeka!! Tidak perlu diperjelas lagii...
Kita yg di Jawa ini saja yg masih butuh penjelasan! Bagi mereka, sudah jelas kok!!
Bila memang ingin melihat masalah dari sudut pandang rakyat Papua, pikirkan seperti ini: Kenapa hampir semua pembangunan berpusat di Pulau Jawa? Ya..pulau Jawa....Bayangkan, semua universitas terbaik ada di Jawa...Hampir semua uang yang beredar di Indonesia beredar di Jawa...Jelas bukan??
Sedangkan, sumber-sumber daya alam di Jawa, masih kalah jauh dengan Papua, Kalimantan, dsb...
Sederhana khn? Tidak usah menggunakan penjelasan lagi! Seperti kata Gus Dur, "gitu aja kok repot!"
Salam,
Patrick Hutapea
-----------------------------------
Bung Stephanus Mulyadi [1]
-----------------------------------
Rekan Patrick,
Bagi mereka yang di Papua, di Maluku, di Aceh, di Kalimantan, dan di mana lagi, memang sudah jelas, mengapa mereka ingin merdeka. Bagi mereka memang tidak diperlukan penjelasan lagi. Saya juga tidak bilang bahwa bagi mereka belum jelas, mengapa mereka ingin merdeka, dan karena itu butuh penjelasan.
Saya mendukung rekan Papuan Diary untuk memberikan penjelasan menurut sudut pandang mereka. Dan penjelasan itu ditujukan pada orang-orang yang masih butuh penjelasan: mengapa mereka yang di luar Jawa ingin merdeka. Mungkin sebagian orang-orang yang butuh penjelasan ini berada di Jawa, seperti rekan Patrick katakan. Kepada mereka ini perlu diberikan penjelasan.
Selama ini penjelasan yang ada justru berasal dari orang-orang yang di Jawa, yang, seperti Patrick katakan, masih butuh penjelasan. Orangnya saja masih butuh penjelasan (belum mengerti dengan jelas permasalahannya?), kok malah gaya-gaya kasih penjelasan, kasih opini dan dimuat di koran-koran dan TV. Orang gak ngerti permasalahan malah kasih penjelasan, ya penjelasannya: kalau tidak nagwur ya ngasih opini sesuai dengan isi perutnya saja. Akibatnya permasalahan di daerah tak pernah terselesaikan dengan baik.
Selama ini saya membaca penjelasan mereka yang di Jawa itu sebenarnya bukan memberikan penjelasan, tetapi lebih memberikan PENGADILAN, sepihak, bahwa keinginan merdeka dari rekan-rekan di luar Jawa dinilai sebagai tindakan yang salah dan karena itu harus DITUMPAS! Lihat kata-kata yang dipakai: " DITUMPAS!"
Rekan Papuan Diary berusaha menjelaskan keinginannya untuk merdeka, ya berikan peluang padanya. Mungkin apa yang rekan Patrick katakan itu benar, tapi sekali lagi, itu kan menurut Mas Patrick, yang ada di Jawa.
Ini juga masalah, sering kali orang di Jawa merasa sudah tahu permasalahan di daerah, dan coba merumuskan permasalahannya. Sebagian mereka bisa merumuskannya dengan benar, tapi banyak yang tidak! Masalahnya di mana? Masalahnya terletak pada: mereka ini tidak mampu merasakan seperti apa perasaan orang di luar Jawa ketika menerima perlakuan sebagian orang dari Jawa selama ini terhadap mereka, terutama atas pembangunan dan penikmatan hasil kekayaan alam di luar Jawa.
Untuk rekan Papuan Diary,
bicaralah Papuan Diary. Ungkapkan perasaan Anda. Tuliskan opini Anda. Anda bisa bicara sendiri, tidak perlu diatasnamakan oleh orang yang di Jawa.
Untuk Mas Patrick: mungkin baik Anda baca lagi tulisan dari Papuan Diary, dalam konteks apa dan mengapa dia meminta pada Mas Agus untuk diijinkan menulis opini versi dia di FPK/Kompas.
Marilah kita belajar "mau repot" dengan persoalan yang dihadapi oleh rekan-rekan kita.
Salam dari luar Jawa
Mulyadi
----------------------------------
Bung Stephanus Mulyadi [2]
-----------------------------------
Rekan Papuan Diary,
Saya kira Mas Agus akan menerima opini Anda kalau dituliskan di FPK [Forum Pembaca Kompas]. Tuliskan saja. Memang seharusnya juga juga opini dari sudut pandang teman-teman dari Papua. Terutama mengenai apa yang dimaksud dengan "PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA ADALAH HARGA MATI!" atau "MERDEKA" dari sudut pandang rekan-rekan dari Papua. Dengan demikian masalahnya menjadi jelas.
Dengan masalah yang jelas barangkali kita dapat memikirkan lebih lanjut apa yang terbaik kita lakukan bersama.
Salam
Mulyadi
Thursday, 12 July 2007
Akar Masalah Papua: Tinjauan Historis dan Theologis
* Ditulis oleh: west_papua@yahoo.com
Perlu Saudara-saudara ketahui bahwa Akar Pokok Permasalahan di Papua adalah Bukan Masalah Kesejahteraan tetapi Masalah Sabotase wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Belanda.
Yang mana, Papua adalah salah satu wilayah Dekolonisasi yang telah dipersiapkan Belanda untuk Merdeka di kemudian hari seperti beberapa wilayah di daerah Pacific seperti Australia, Papua New Guinea, Fiji, Vanuatu, dll.
Faktor inilah yang menyebabkan sehingga Belanda harus kembali ke West Papua dan Inggris kembali ke Papua New Guinea setelah mengalahkan Jepang melalui Perang Dunia Ke-2 di Kawasan Pacific yang dibawah pimpinan Jenderal Mc. Arthur.
Mengapa Belanda ingin kembali juga ke Indonesia?
Itu disebabkan karena Inggris juga telah kembali ke daerah jajahannya seperti Hongkong, Malasya, Australia, Papua New Guinea, Vanuatu, dll. Belanda tak dapat masuk pada waktu itu karena masih ada Penjajah Jepang. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, lalu Belanda berusaha mencoba kembali melalui Agresi Militer Belanda II tetapi gagal karena Indonesia telah dimemerdekakan oleh Jepang dan didaftarkan menjadi anggota PBB yang ke-60.
Setelah Indonesia Merdeka, lalu Soekarno melihat bahwa Pulau Emas (Isla Del Oro) yang dikatakan oleh pelaut Spanyol Antonio Del Savera harus kita rebut dari Belanda dan sekalian kita jadikan sebagai Pertahanan NKRI dari arah Timur.
Pulau Emas inilah yang menyebabkan seluruh Bangsa-Bangsa di Dunia termasuk Indonesia ingin merebutnya. Dimanakah pulau emas itu? Pulau Emas itu adalah Papua (West Papua dan East Papua).
Oleh karena itu, Soekarno menggunakan alasan sama-sama daerah Jajahan Belanda jadi itu adalah wilayah Indonesia. Padahal waktu Proklamasi maupun Sumpah Pemuda hanya mencakup wilayah Aceh sampai Maluku.
Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, kemudian Soekarno melobi ke Perwakilan PBB tahun 1946 tetapi tidak mendapat dukungan karena wilayah Papua (Papua New Guinea dan Papua Barat) lagi dipersiapkan Belanda dan Inggris untuk berdiri sendiri (Merdeka penuh).
Tetapi Soekarno tetap berjuang terus dalam Perjanjian Linggar Jati tahun 1946 pada waktu itu juga, dan juga pada Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 di Den Hag Belanda.
Di KMB, Indonesia mendapat titik terang karena Belanda berjanji akan diselesaikan 1 tahun kemudia karena daerah Papua Barat (West Papua) masih dalam Status Quo (Daerah Yang Belum Jelas Pemerintahannya).
Tetapi setelah satu tahun kemudian (Tahun 1950), justru Belanda tetap dengan Konsistennya untuk mempersiapkan Kemerdekaan Papua sehingga Soekarno tetap geram dan berjuang terus melalui Forum-Forum Internasional seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1950. Dan bahkan ke Forum Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB). Tetapi sayang, Soekarno tetap tidak mendapat dukungan juga dari pihak Internasional.
Kemudian pada tanggal 1 Desember 1961, Perwakilan Rakyat Papua Barat yang duduk dalam Niuew Guinea Raad (Seperti MPR Indonesia) memproklamasikan Kemerdekaan Papua secara Defacto (Kenyataan) dan rencana secara Dejure (Hukum) nanti pada tahun 1970.
Tetapi hal ini tidak diterima baik oleh Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno didesak untuk mengumandangkan TRIKORA (Tri Komando Rakyat) 18 hari kemudian setelah Proklamasi Negara Papua Barat ini, yaitu pada tanggal 19 December 1961.
Kemudian dibentukla Komando Mandala yang dipimpin oleh Major Jenderal Soeharto, untuk melakukan Operasi Penyusupan dan Operasi Mandala ke Papua Barat. TRIKORA telah diumumkan tetapi senjata tak ada karena Australia, Amerika, Inggris, Perancis (Seluruh Sekutu Belanda) tak mau memberikan senjata kepada Indonesia. Akhirnya Soekarno lari ke Rusia dan membeli senjata di sana, tetapi tetap tak mampu melawan Belanda karena peralatan Belanda lebih canggih apalagi diturunkannya kapal Induk Karel Doorman yang telah menenggelamkan kapal Yosudarso.
Akhirnya, Soekarno mencari jalan lain untuk melumpuhkan Belanda di Tanah Papua yaitu melalui Pembentukkan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Makanya Belanda terpaksa harus segera meninggalkan Papua karena mendapat tekanan dari rekan sekutunya yaitu Amerika melalui Presiden John. F. Kennedy. (Lihat Surat Kennedy di http://www.freewestpapua.org/docs/kennedyletter.htm).
Kennedy pun diberi jaminan oleh Indonesia untuk menanam Saham di Papua bila daerah tersebut dikuasai oleh Indonesia. Oleh sebab itu, diutuslah mantan DUBES AS di India sebagai penengah antara Indonesia & Belanda yaitu Mr. Elsworht Bunker.
Maka lahirlah usulan yang dikenal yaitu Usulan Bunker, antara lain : Belanda Menyerahkan Administrasi Negara Papua Barat kepada Indonesia melalui suatu badan PBB (Yaitu UNTEA - United Nation Temporary Authority), dan Administrasi Negara Papua akan diatur dan diurus oleh Indonesia hanya selama 25 tahun saja, setelah itu Indonesia akan memberikan Referendum kepada Rakyat Papua untuk Menentukan Nasibnya Sendiri (Apakah tetap dengan Indonesia atau lepas berdiri sendiri).
Dari usul inilah, sehingga melahirkan Perjanjian New York (New York Agreement) yang ditandatangani di Markas Besar PBB pada tanggal 14 Agustus 1962 dan Perjanjian Roma (Rome Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 30 September 1962 di Italia.
Yang mana, Perjanjia New York mengurus tentang Proses Peralihan Administrasi Negara Papua dari Belanda ke UNTEA tahun 1962 kemudian diberikan lagi kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.
Sedangkan Perjanjian Rome yang berbunyi sebagai berikut :
1. Referendum atau yang dikenal dengan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang direncakan pada tahun 1969, dibatalkan saja atau bila perlu dihapuskan.
2. Indonesia mengatur dan mengurus Papua hanya selama 25 tahun saja, terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963.
4. Hasil PEPERA diterima di muka umum sidang PBB tanpda ada perdebatan.
5. Amerika berkewajiban untuk menanam Sahan di Papua Barat demi kemajuan daerah tersebut.
6. Indonesia akan mengirimkan Transmigrasi ke daerah Papua untuk Assimilasi dan Perkembangan Pembangunan.
**************
Oleh sebab itu, Belanda terpaksa meninggalkan Papua pada Oktober 1962 dan diganti oleh Pasukan UNTEA. Selama keberadaan UNTEA di sana (Papua) pun tetap diserang oleh rakyat Papua. Contohnya penyerangan Marka UNTEA di Manokwari pada bulan Februari 1963 yang dipimpin oleh Sergean PVK (Papoea Vrijwilleger Korps) Permenas Ferry Awom dan Papuan Police yang dipimpin oleh Yohanes Jambuani.
Ketika dikumandangkan TRIKORA juga banyak menyebabkan korban rakyat Pribumi Papua yang dibunuh oleh Militer Indonesia. Setelah dikuasai pun juga banyak terjadi Pembunuhan Masal Rakyat Pribumi Papua oleh Indonesia.
Setelah masuknya Indonesia tanggal 1 Mei 1963, Papua langsung diberi Otonomi Khusus oleh Soekarno tetapi dicabut lagi oleh Soeharto tahun 1966 melalui Ketetapan MPRS no.21. Tahun 1966.
Apalagi menjelang tahun 1965 setelah terjadi penyerang Marka Arfai (Ex. Marka PVK) yang hingga menyebar ke seluruh daerah kepala Burung (Vogel Kop) yaitu Manokwari, Sorong, Ayamaru, Kebar, Saukorem, Sausapor, Makbon, Ransiki, Merdey, Anggi, Menyambou, dll.
Akibat inilah yang menyebabkan hingga penduduk Pribumi Papua telah menjadi berkurang hingga saat ini.
Selain itu, masih banyak lagi Operasi-operasi Militer Indonesia lagi yang menewaskan ratusan ribu rakyat Pribumi Papua. Kemudian lebih parah lagi menjelang diadakannya PEPERA tahun 1969 - 1984. Akibatnya banyak Rakyat Papua yang memilih untuk melarikan diri ke Luar Negeri.
Hari berganti hari, tahun berganti tahun, turun temurun hingga anak cucu orang Papua pun bahkan menjadi lebih dendam. Apalagi ditambah dengan adanya penyebaran Virus HIV/AIDS di Papua. Itul merupakan salah satu bukti terjadinya Genocide di Papua.
PEPERA pun akhirnya tidak diijinkan oleh Indonesia dan Amerika untuk memilih sesuai mekanisme/prosedur Internasional yang seharusnya Satu Orang Satu Suara (One Man One Voute) tetapi diubah menjadi sistem perwakilan.
Dimana dibentuknya Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) yang mana pesertanya adalah Tokoh-tokoh Adat Papua yang dipilih dan ditunjuk dibawah penodongan senjata oleh Militer Indonesia melalui Organisasi Inteligen KOSTRAD yang diberi nama OPSUS (Pimpinannya adalah Ali Murtopo).
Makanya Kontrak Kerja PT. Freeport pun ditandatangani pada tahun 1967 ( sebelum Referendum tahun 1969).
Akhirnya Papua Barat berhasil dikuasai oleh Indonesia, dan Pembangunan pun diadakan dengan setengah hati oleh NKRI karena Daerah ini masih tetap berada dalam Status Quo di NKRI. Buktinya, setelah PEPERA pun belum ada Ketetapan MPR atau Undang-Undang yang Mensahkan masuknya Papua ke dalam NKRI. Sedangkan Timor Leste saja disahkan oleh Ketetapan MPR tetapi setelah Merdeka lalu dicabut Ketetapan tersebut.
***************
Demikian hingga saat ini, Papua tak akan pernah tinggal diam di atas Kekayaan Alamnya yang telah diberikan Tuhan Allah.
Ulangan 27:15-26
27:15 "'Terkutuklah orang yang membuat berhala dan menyembahnya, ataupun menyimpannya -- apakah berhala itu terukir dari kayu ataupun terbuat dari logam tuangan -- karena patung-patung berhala itu sangat dibenci oleh TUHAN, dan buatan tangan manusia.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'
27:16 "'Terkutuklah orang yang memandang rendah ayahnya dan ibunya.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'
27:17 "'Terkutuklah orang yang menggeser batas tanahnya dan batas tanah sesamanya.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'
27:18 "'Terkutuklah orang yang menuntun orang buta ke jalan yang sesat.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'
27:19 "'Terkutuklah orang yang berlaku tidak adil terhadap orang asing, anak-anak yatim piatu, dan para janda.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'
27:20 "'Terkutuklah orang yang bersetubuh dengan istri ayahnya karena perempuan itu milik ayahnya.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'
27:21 "'Terkutuklah orang yang bersetubuh dengan binatang apa pun.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'
27:22 "'Terkutuklah orang yang bersetubuh dengan saudara perempuannya -- saudara kandung ataupun saudara tiri.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'
27:23 "'Terkutuklah orang yang bersetubuh dengan mertuanya.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'
27:24 "'Terkutuklah orang yang membunuh sesama manusia walaupun secara tersembunyi.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'
27:25 "'Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'
27:26 "'Terkutuklah orang yang tidak menaati hukum-hukum ini.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'"
Perlawanan Rakyat Papua Dalam Foto
Banyak rakyat di Indonesia tidak memahami dengan benar apa yang diperjuangkan rakyat Papua. Jauh sebelum perebutan Papua Barat antara Indonesia Vs Belanda, rakyat Papua sudah melakukan upaya-upaya perjuangan Pembebasan Nasional.
Berikut ini saya tampilkan foto-foto pengibaran bendera nasional Papua Barat, yaitu Bendera Bintang Kejora, yang diabadikan oleh seorang kawan, dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional Papua Barat pada tanggal 1 Juli 2007 lalu.
---------------
-------------
-------------
------------------
Foto-foto lain akan saya tampilkan, hanya untuk memberikan gambaran bahwa perjuangan Papua, tidak dilakukan oleh segelintir orang, ia merupakan sejarah yang sudah menyatu ditengah kehidupan kolektif rakyat Papua.
Subscribe to:
Posts (Atom)
